Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penutupan lebih dari 3.000 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah di Jakarta pada Selasa (20/5/2026). Langkah tegas ini diambil di tengah pengakuan pemerintah terkait banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Evaluasi ketat langsung diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan sesuai rencana, seperti dilansir dari Nasional. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan agenda penting negara dikelola secara sembarangan.
"Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR, Selasa (20/5/2026).
Pengawasan ketat akan terus dilanjutkan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi ini. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan pengecekan langsung ke lokasi dapur MBG.
"Saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan, segera akan kita tindak," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Sikap tegas ini diambil karena program tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan anggaran negara yang besar. Pemerintah berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program agar berjalan dengan benar.
"Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting diurus secara tidak benar," tegas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan data pemerintah, program MBG saat ini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari. Alokasi harian tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868.000 ibu hamil di berbagai wilayah.
Cakupan penerima manfaat ini juga direncanakan meluas kepada sekitar 500.000 lanjut usia (lansia) sebatang kara yang membutuhkan bantuan pangan bergizi.
"Kaum miskin harus diurus oleh negara," pungkas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
