Fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memprioritaskan pemulihan ekonomi para penyintas serta mitigasi risiko bencana lanjutan. Kebijakan strategis tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Pratikno, pada Selasa (12/5/2026).
Langkah penanganan ini dirumuskan setelah Pratikno menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dilansir dari Nasional.
Sejumlah rencana aksi prioritas akan dijalankan secara paralel untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat terdampak. Program tersebut meliputi normalisasi sungai, pemulihan kawasan sawah serta tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi, hingga pelaksanaan program padat karya.
Skema penataan ini sengaja dirancang demi mengantisipasi ancaman dampak lanjutan, termasuk potensi banjir susulan akibat pendangkalan sungai yang belum dinormalisasi. Selain itu, program padat karya sengaja dipilih untuk menyerap tenaga kerja lokal guna mendongkrak daya beli masyarakat setempat.
“Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa memenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM,” kata Pratikno, Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Di samping pemulihan sektor ekonomi warga, fokus utama pemerintah pada masa transisi ini juga tertuju pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Penataan kembali sarana publik dinilai krusial agar fasilitas yang dibangun memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
“Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan,” ujar Pratikno, Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
