Muhammadiyah dan Pemerintah Prediksi Idul Adha Jatuh pada 27 Mei 2026

Pemerintah Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memprediksi hari raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, meski proses penetapan akhir menggunakan metode berbeda. Dilansir dari Info, kepastian tanggal dari pihak pemerintah baru akan diumumkan setelah pelaksanaan sidang isbat yang dijadwalkan pada pertengahan Mei mendatang.

Kementerian Agama berencana menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijah 1447 H pada Minggu, 17 Mei 2026, yang bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H. Forum tersebut akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta, guna mengolah hasil pemantauan hilal di berbagai titik wilayah Indonesia.

Walaupun prediksi Idul Adha merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang hari libur nasional 2026, otoritas terkait menegaskan bahwa hasil akhir tetap bergantung pada rukyatul hilal. Hal ini dilakukan untuk menentukan awal bulan Zulhijah secara akurat sebelum menetapkan tanggal 10 Zulhijah.

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Idul Adha 1447 H lebih awal dengan menerapkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Melalui maklumat resminya, organisasi ini memastikan 10 Zulhijah 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, selaras dengan perkiraan kalender pemerintah.

Penetapan Muhammadiyah mencakup rincian penting lainnya, yakni 1 Zulhijah 1447 H dimulai pada 18 Mei 2026 dan Hari Arafah atau 9 Zulhijah jatuh pada 26 Mei 2026. Jadwal tersebut menjadi pedoman utama bagi warga Muhammadiyah dalam mempersiapkan ibadah kurban serta pelaksanaan salat Id serentak.

Seiring dengan momentum keagamaan tersebut, pemerintah telah menetapkan rangkaian libur nasional dan cuti bersama pada akhir Mei 2026. Selain libur Idul Adha pada 27 Mei dan cuti bersama pada 28 Mei, masyarakat akan menghadapi masa libur panjang karena berdekatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila pada awal Juni.

Mekanisme sidang isbat di Jakarta tetap menjadi instrumen resmi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah dan penyembelihan hewan kurban secara nasional.