PBNU dan Muhammadiyah Prediksi Idul Adha Jatuh pada 27 Mei 2026

PBNU dan Muhammadiyah Prediksi Idul Adha Jatuh pada 27 Mei 2026

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan PP Muhammadiyah memprediksi Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 H jatuh pada 27 Mei 2026. Prediksi ini diperkuat data hisab LF PBNU pada 17 Mei 2026 yang menunjukkan posisi hilal telah memenuhi kriteria imkanurrukyah di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil perhitungan falak tahqiqi tadqiki ashri kontemporer di Gedung PBNU menunjukkan tinggi hilal pada 17 Mei 2026 mencapai 4 derajat 42 menit 15 detik. Dilansir dari Nasional, data tersebut juga mencatat elongasi hilal sebesar 10 derajat 06 menit 51 detik dengan lama di atas ufuk selama 22 menit 53 detik.

Parameter hilal terendah berada di Kota Merauke, Papua Selatan, dengan ketinggian 3 derajat 15 menit dan elongasi 8 derajat 57 menit. Sebaliknya, tinggi hilal maksimal terpantau di Kota Sabang, Aceh, yang mencapai 6 derajat 47 menit dengan elongasi 10 derajat 40 menit, melampaui kriteria qath'iyu rukyah Nahdlatul Ulama.

Penetapan serupa juga dilakukan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui sistem Parameter Kalender Global (PKG). Organisasi tersebut menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada 18 Mei 2026, sehingga Hari Arafah berlangsung pada 26 Mei 2026 dan Idul Adha pada 27 Mei 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat pada 17 Mei 2026 di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, untuk menentukan awal bulan secara resmi. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, memberikan keterangan terkait teknis pelaksanaan sidang tersebut.

"Sidang isbat awal Zulhijah 1447 Hijriah digelar pada 17 Mei 2026 bertepatan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama," kata Arsad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag.

Kemenag berencana mengerahkan tim untuk melakukan pemantauan hilal secara serentak di 88 titik yang tersebar dari wilayah Aceh hingga Papua Barat. Pengamatan akan melibatkan berbagai elemen termasuk BMKG, pakar falak, akademisi, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

"Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat," ujar Arsad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag.

Artikel terkait

Rekomendasi