Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet pada Senin (25/5) demi meredam aksi protes serta blokade jalan nasional yang menuntut pengunduran dirinya.
Langkah ekstrem tersebut diambil setelah gelombang unjuk rasa akibat krisis ekonomi melumpuhkan aktivitas di Ibu Kota La Paz selama empat pekan dan dialog antara pemerintah dengan pemimpin demonstran berakhir gagal.
"Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan - sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara - untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen," kata Paz dalam pidato publiknya.
Kebijakan penghematan ini memangkas gaji bulanan Paz dari 24.978 boliviano menjadi 12.489 boliviano demi menstabilkan keuangan negara yang terpukul oleh kelangkaan bahan bakar minyak dan mata uang dolar AS.
Pemerintah menuduh mantan presiden Evo Morales, yang kini menjadi buron kasus hukum, berada di balik kekacauan sosial ini untuk merebut kembali kekuasaan melalui tekanan serikat pekerja.
"Rodrigo Paz sedang mengatur kejatuhannya sendiri di jalan-jalan ini," tulis Morales di platform media sosial X.
Aksi massa yang dimotori pendukung Morales sebelumnya berujung bentrok dengan kepolisian pada Senin (18/5/2026), di mana aparat menembakkan gas air mata untuk membendung demonstran yang membawa dinamit.
"They can march if it’s peaceful, but we will take action if they commit crimes," ujar Hernán Paredes, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Pihak berwenang mengonfirmasi bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah korban luka dan 90 demonstran ditangkap, sementara blokade jalan menahan 5.000 truk yang memicu kelangkaan pangan dan pasokan medis.
"Homeland or death, we will win!" seru Demonstran.
Massa dari sektor agraris tetap meluaskan unjuk rasa menuntut pembatalan undang-undang hipotek tanah meski dekret pembatalannya sudah ditandatangani oleh Presiden Paz.
"Small things have been accumulating — the wage issue, the economic crisis, dirty gasoline that people say is ruining their cars, diesel shortages," kata Veronica Rocha, Analis Politik Bolivia.
Rocha menilai situasi ini mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat secara luas terhadap kepemimpinan politik di Bolivia akibat akumulasi krisis yang berkepanjangan.
"There’s a huge portion of the population that feels orphaned politically. They don’t trust anyone anymore, and because of that, anything can happen," ujar Veronica Rocha, Analis Politik Bolivia.
Pemerintah pun didesak segera melakukan perombakan kebijakan yang drastis demi menjaga stabilitas politik negara yang kini sedang goyah.
"If the government wants to survive politically, it will have to make drastic changes," kata Veronica Rocha, Analis Politik Bolivia.
Merespons situasi tersebut, Kementerian Ekonomi Bolivia menyatakan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian konflik melalui meja perundingan.
"open to dialogue" kata Jose Gabriel Espinoza, Menteri Ekonomi Bolivia.
Konflik internal di Bolivia ini telah memicu keprihatinan kawasan, di mana delapan negara Amerika Latin menolak destabilisasi demokrasi dan Argentina bersiap mengirimkan bantuan kemanusiaan lewat jalur udara.
