Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengukir sejarah baru dengan menolak untuk menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin, 18 Mei 2026. Langkah radikal ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.
Penolakan ini menjadi puncak dari memanasnya hubungan kedua negara setelah Milanovic melarang angkatan bersenjata Kroasia bekerja sama dengan militer Israel pada Februari lalu karena dianggap telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Kebijakan militer Israel di Gaza sendiri tercatat telah menewaskan lebih dari 72.000 orang yang sebagian besar merupakan warga sipil berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diakui PBB.
Selain itu, media Israel melaporkan bahwa diplomat bernama Nissan Amdur kemungkinan besar akan tetap dikirim ke Kroasia pada akhir Mei mendatang untuk menggantikan Duta Besar Gary Koren. Namun, Amdur dilaporkan hanya akan berstatus sebagai kuasa usaha (charge d’affaires) agar tidak memerlukan persetujuan dari presiden.
"Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović," ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dalam menyikapi usulan tersebut seperti dilansir dari cnbcindonesia.com.
Presiden Milanovic menilai Israel telah melanggar aturan tidak tertulis karena nekat mengumumkan nama sang duta besar ke publik sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari Kroasia.
"Memberikan atau menolak persetujuan terhadap calon duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat Republik Kroasia," kata Presiden Milanovic dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikutip dari AFP.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri ini memicu gesekan politik di dalam negeri Kroasia karena Milanovic yang berasal dari sayap kiri memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan kabinet pemerintahan konservatif yang condong mendukung Israel.
"Pemberian atau penahanan persetujuan untuk duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat dari presiden," tegas Milanovic mengenai wewenang absolutnya sejak menjabat tahun 2020 meskipun memiliki kekuasaan eksekutif yang terbatas di bawah konstitusi.
Merespons ketegangan ini, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia demi menyelesaikan status perwakilan mereka di Zagreb.
"tokoh politik bermasalah yang dalam masa lalu yang belum lama ini, secara jelas melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit", tuduh sebuah sumber yang mengetahui detail masalah tersebut terhadap sosok Milanovic.
