Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 2 Juni 2026, setelah hasil evaluasi pemerintah menemukan masalah tata kelola dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seperti dilansir dari Suara, posisi yang ditinggalkan Dadan kini resmi diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan hasil evaluasi menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari kedisiplinan terhadap standar operasional prosedur (SOP), tata kelola, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Selama memimpin BGN sejak lembaga tersebut dibentuk, Dadan kerap memicu polemik melalui sejumlah pernyataan dan kebijakan operasional program MBG.
Kontroversi pertama muncul pada Januari 2025 ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein lokal untuk wilayah Indonesia Timur.
Selanjutnya, Dadan dikritik warganet karena dinilai kurang sensitif setelah menceritakan kebiasaan pribadinya mengonsumsi susu dalam jumlah besar saat menghadiri acara di Jawa Timur pada 25 Mei 2025.
Program MBG juga disorot pada Ramadan 2025 karena tetap berjalan saat siswa berpuasa, yang kemudian memicu keluhan terkait penurunan kualitas paket makanan yang dibawa pulang siswa.
Masalah terbesar yang membayangi kepemimpinan Dadan adalah rentetan kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan siswa penerima manfaat di beberapa daerah sejak Januari 2025.
Data BGN mencatat terdapat 11.640 penerima manfaat terdampak keracunan, dengan rincian 636 orang harus menjalani rawat inap dan 11.004 orang melakukan rawat jalan.
Selain itu, publik mengkritik prioritas belanja BGN setelah beredar informasi pengadaan 21.801 unit motor listrik operasional dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp1,08 triliun dari pagu anggaran tahun 2025.
BGN juga menganggarkan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan semir dan sikat sepatu yang ditujukan bagi peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Kontroversi terakhir Dadan terjadi pada akhir Mei 2026 saat mengusulkan perluasan program MBG ke Arab Saudi untuk Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dengan potensi kebutuhan anggaran sebesar Rp132 juta per hari.
Rencana ekspansi tersebut menuai kritik tajam dari parlemen karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama program untuk meningkatkan gizi anak-anak di dalam negeri, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
