Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun anggaran 2027.
Langkah ini menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan di hadapan DPR RI. Kehadiran langsung tersebut dilakukan untuk membeberkan kondisi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR/MPR dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna dihadiri oleh anggota DPR/MPR dan DPD RI ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional kita," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pidato ini menjadi pembicaraan pendahuluan yang sengaja diajukan sendiri oleh kepala negara guna menentukan arah kebijakan fiskal ke depan.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan Saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Ketegangan geopolitik dan geoekonomi di berbagai kawasan dunia seperti Eropa dan Timur Tengah dinilai memberikan dampak signifikan bagi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan negara dipandang memerlukan penjelasan langsung dari presiden.
"Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik ketegangan dan ketidakpastian, peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa di Timur Tegah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Penyampaian pokok pikiran perekonomian ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.
"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Merespons paparan pemerintah, DPR RI menyatakan bakal melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai program yang direncanakan melalui pandangan masing-masing fraksi parlemen.
“Tento apa yang sudah bikin dan direncanakan oleh Pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Sinergi dan koordinasi antara pihak eksekutif serta legislatif dipandang krusial agar program kerja pemerintah berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat luas.
“Sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Perbaikan dan evaluasi berkala atas realisasi program di sepanjang tahun 2026 diharapkan membuat penyerapan anggaran tahun berikutnya menjadi lebih lancar serta terencana.
“Karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari Pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan Maharani menambahkan bahwa prinsip gotong royong dan kebersamaan menjadi landasan utama bagi legislatif dalam mendukung jalannya pembangunan nasional.
“Dan apa pun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi and koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
DPR RI juga menegaskan komitmen penuh terhadap seluruh agenda eksekutif sepanjang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi Merah Putih,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Di sisi lain, situasi pasar keuangan domestik mencatatkan pergerakan dinamis menjelang pidato presiden di gedung parlemen tersebut. Dilansir dari CNBC Indonesia berdasarkan data Refinitiv, nilai tukar rupiah bergerak di level Rp17.710/US$ atau melemah 0,08% pada pukul 10.16 WIB, setelah sempat dibuka melemah 0,20% di level Rp17.730/US$ pada pagi harinya.
Pergerakan mata uang garuda ini berada di dalam tren pelemahan setelah pada hari Selasa (19/5/2026) ditutup pada level Rp17.695/US$ yang menjadi posisi penutupan terlemah sepanjang sejarah. Pelaku pasar saat ini tengah menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait pengumuman suku bunga acuan atau BI Rate.
Berdasarkan jajak pendapat CNBC Indonesia terhadap 15 lembaga, sembilan institusi memproyeksikan Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%, sedangkan enam lembaga lainnya memperkirakan suku bunga tetap di level 4,75%. Jika kenaikan terjadi, ini akan menjadi peningkatan BI Rate pertama sejak kenaikan terakhir pada April 2024 dari 6,00% ke 6,25%.
Selain mendengarkan pidato KEM-PPKF RAPBN 2027, agenda rapat paripurna DPR RI ini juga menjadwalkan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.
