Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan kebijakan baru dalam pengelolaan perdagangan internasional. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Badan Khusus Ekspor untuk mengendalikan arus perdagangan komoditas keluar negeri.
Seperti dikutip dari Suara, langkah strategis ini disampaikan dalam pidato resmi Kepala Negara di Gedung Nusantara MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Kebijakan tersebut akan memandatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak sebagai pengekspor tunggal.
Melalui sistem ini, pemerintah bakal mengatur seluruh penjualan komoditas sumber daya alam (SDA) andalan. Beberapa komoditas utama yang masuk dalam pengawasan meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, hingga material logam mentah seperti nikel.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa restrukturisasi ini bertujuan agar kekayaan alam nasional dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah republik indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya.
Ketua Umum Gerindra tersebut menguraikan bahwa BUMN yang ditunjuk nantinya akan memegang kendali penuh atas manajemen penjualan ekspor komoditas tersebut.
"Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. tujuan utama kebijakan ini untuk memperkuat pengawasan dan monitoring," ucapnya.
Langkah penunjukan satu pintu ini juga dirancang sebagai instrumen untuk menghentikan praktik manipulasi harga perdagangan di pasar internasional. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi penjualan komoditas di bawah harga pasar yang merugikan negara.
Prabowo Subianto menambahkan bahwa pengetatan ini berpotensi besar meningkatkan pendapatan kas negara secara signifikan dari sektor pajak dan non-pajak.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti meksiko, Filipina, negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah, karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa sendiri," pungkasnya.
