Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dengan mengizinkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Sikap tersebut diambil meskipun Kepala BPKP sempat merasa ragu dan gemetar saat meminta izin, mengingat sejumlah oknum yang dilaporkan memiliki hubungan dekat dengan kepala negara.
"Bagaimana apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah datang ke saya agak gemeter. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya," kata Prabowo di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Prabowo menambahkan bahwa Kepala BPKP sengaja meminta petunjuk langsung untuk memastikan kelanjutan proses penegakan hukum tersebut.
"Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden. Dia lihat saya hati-hati," sambung Prabowo.
Presiden secara tegas menolak untuk memberikan perlindungan atau menghentikan penyelidikan terhadap siapa pun yang terindikasi melakukan pelanggaran.
"Teruskan pemeriksaan! Tidak ada (berhenti). Enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa! Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga ya," tuturnya.
Menurut Prabowo, sejumlah pejabat yang telah menerima amanah dan kepercayaan negara terkadang merasa kebal hukum serta menganggap tindakan menyimpang mereka tidak akan terendus.
Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan saat ini membuat segala bentuk penyelewengan menjadi lebih transparan dan mudah dilacak.
"Saya heran kalau hari gini mash ada yang nyoba-nyoba korupsi di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya ada pemerintah ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas dampak sosial yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku akibat penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.
"Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jawaban saya kepada BPKP, tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah enggak ada lagi," tegas dia.
