Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada April 2026 ini. Langkah ini diambil untuk mengisi sisa masa jabatan pemerintahan Kabinet Merah Putih, seperti dilansir dari Caritahu.
Melalui kebijakan tersebut, Kepala Negara melantik enam nama baru. Pejabat yang dilantik tersebut menduduki posisi sebagai menteri, wakil menteri, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Perombakan kabinet merupakan keputusan resmi dari kepala pemerintahan untuk memutar atau mengganti posisi menteri yang sedang menjabat. Di Indonesia, langkah politik ini menjadi kewenangan konstitusional penuh dari Presiden.
Mekanisme perombakan jajaran pembantu presiden ini diatur secara legal dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan regulasi tersebut, menteri dipilih dan diangkat secara langsung oleh Presiden.
Undang-undang juga menetapkan sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh calon anggota kabinet. Syarat tersebut meliputi status Warga Negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi.
Selain itu, calon pejabat wajib sehat secara jasmani dan rohani, memiliki integritas tinggi, serta berkepribadian baik. Figur yang dipilih juga tidak boleh pernah dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Landasan Konstitusi Hak Prerogatif Presiden
Wewenang penuh mengenai pergantian struktur kabinet ini juga ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh eksekutif tertinggi.
Setiap menteri memiliki tugas khusus untuk membidangi urusan tertentu dalam jajaran pemerintahan. Regulasi mengenai pembentukan, pengubahan, hingga pembubaran kementerian negara selanjutnya diatur secara spesifik melalui undang-undang.
Kebijakan reshuffle kabinet memiliki peran krusial dalam menempatkan figur yang tepat pada posisi strategis demi mendongkrak kinerja kementerian. Pergantian ini juga dilakukan untuk memacu efektivitas pemerintah dalam menyukseskan berbagai program prioritas, sekaligus merespons aspirasi dan kritik publik.
