Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR pada Rabu (19/5/2026) untuk menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, dilansir dari Nasional.
Langkah menghadiri agenda krusial secara langsung ini diambil oleh kepala negara sebagai momentum penting guna menyelaraskan visi seluruh elemen bangsa. Kehadiran pemimpin negara secara langsung tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kehadiran Presiden bertujuan untuk memperkuat sinergi nasional dalam mengawal kondisi ekonomi. Upaya penyatuan persepsi ini dinilai sangat strategis bagi masa depan pembangunan.
"Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagu kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan agenda kenegaraan ini memiliki makna simbolis yang kuat bagi momentum kebangkitan. Hal tersebut berkaitan erat dengan hari besar nasional yang jatuh pada esok harinya.
"Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai rencana kedatangan Presiden ke parlemen pada Rabu (20/5/2026). Ia menilai kehadiran langsung kepala negara merupakan hal yang sah secara aturan hukum.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden... Bisa, kan bisa langsung," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penyampaian dokumen secara langsung oleh kepala negara diperbolehkan dalam mekanisme tata negara. Agenda tersebut menjadi dokumen awal dalam merancang anggaran negara.
"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," sambung Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.
Pihak parlemen mencatat bahwa kehadiran langsung kepala negara dalam pembacaan dokumen ekonomi ini menjadi sebuah catatan sejarah baru. Kejadian ini dinilai belum pernah terjadi pada periode-periode pemerintahan sebelumnya.
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," imbuh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto memecahkan tradisi lama, mengingat pembacaan KEM-PPKF pada tahun-tahun sebelumnya biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Pada awal 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengemban tugas tersebut untuk RAPBN 2027.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (19/2/2026). Target tersebut mengalami peningkatan dari proyeksi KEM-PPKF 2025 yang berada di angka 5,1 sampai 5,5 persen.
Dokumen target pertumbuhan tersebut sejatinya telah diserahkan pemerintah kepada DPR sejak Selasa (20/5/2025). Penetapan angka pertumbuhan ekonomi tersebut dirancang dengan memperhitungkan potensi gejolak serta ketidakpastian global di masa depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan strategi pencapaian target melalui perlindungan daya beli masyarakat dan penguatan hilirisasi komoditas alami. Langkah penunjang lain mencakup perbaikan iklim investasi dan peningkatan mutu kapasitas manusia.
"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
