Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan baru kepada Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Jadi saudara-saudara ini hanya salah satu tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita. Sebagai penangkal ya, sebagai detterent, kita enggak punya kepentingan selain jaga wilayah kita sendiri," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendatangkan persenjataan baru demi menjaga kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara secara berkelanjutan. Prabowo menegaskan bahwa kekuatan militer yang tangguh merupakan syarat utama untuk menciptakan stabilitas negara.
"Kita tahu geopolitik penuh ketidakpastian dan kita tahu pertahanan adalah syarat utama untuk stabilitas dan jaminan kita bisa berdaulat," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Alutsista yang diserahterimakan meliputi enam pesawat tempur Rafale kloter pertama dari total 42 unit yang dilengkapi rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer. Selain itu, terdapat empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat A400M MRTT, serta radar GCI GM403 yang disusun membentuk formasi segitiga saat pameran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengadaan alutsista pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini diambil demi menyelaraskan program dengan visi jangka panjang Presiden terkait kemampuan pertahanan.
“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya memastikan bahwa pengadaan ini tidak akan mengganggu struktur APBN karena pengelolaan belanja negara dilakukan secara cermat. Program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis serta subsidi BBM diklaim tetap berjalan aman dengan defisit di bawah 3 persen terhadap produk bruto bruto.
“Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam BBM. Jadi kita sudah hitung dengan teliti, jadi Anda enggak usah khawatir,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai langkah modernisasi ini sangat penting mengingat alur laut kepulauan dunia berpotensi menjadi titik persaingan kekuatan global. Menurutnya, Selat Malaka berisiko menghadapi tekanan besar seperti Selat Hormuz di Timur Tengah.
“Alasannya buku putih pertahanan AS (Amerika Serikat) terbaru yang akan kuasai SLOCs dunia. Jadi Malaka akan di-Hormuz-kan itu sangat possible,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Connie mengapresiasi kehadiran jet Rafale, Falcon 8X, A400M, dan radar baru tersebut, namun mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertahanan yang terintegrasi. Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan armada laut dan udara yang sesuai dengan karakter geografisnya.
“Jangan sampai kita punya platform canggih, tapi gagal bangun ecosystem warfare capability,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Untuk matra laut, ia menyarankan pengadaan kapal selam, drone maritim, hingga satelit pengawasan karena ancaman terbesar di masa depan diprediksi akan datang melalui jalur laut. Connie menegaskan nilai strategis dari titik-titik krusial perairan Indonesia.
“Harus yakin bahwa ancaman terbesar Indonesia ke depan akan datang melalui tekanan terhadap jalur laut, choke points, dan penggunaan SLOCs. Ingat, Malaka lebih powerful dari Hormuz,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Sementara untuk matra udara, Guru Besar Universitas Saint Petersburg ini menyarankan pembangunan sistem pertahanan udara terintegrasi seperti penambahan pesawat AEW&C dan sistem perang elektronik. Tantangan geografis Indonesia yang luas menuntut kecepatan respons yang tinggi.
“Indonesia itu negara luas. Tantangan utamanya adalah response time dan battlespace awareness,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Selain kekuatan fisik, pertahanan siber juga dinilai krusial karena perang modern kini dapat menyasar sistem komunikasi, listrik, hingga data finansial. Connie mengingatkan agar fokus pertahanan diarahkan pada arsitektur pencegahan strategis dan bukan sekadar belanja militer yang mahal.
“Indonesia tidak butuh sekadar expensive military shopping, tapi strategic deterrence architecture yang sesuai dengan identitasnya sebagai poros negara poros maritim dan dirgantara dunia,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
