Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengimplementasikan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) empat tahun di berbagai daerah pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja para lulusan, terutama guna memenuhi standarisasi kebutuhan pasar tenaga kerja global.
Kebijakan tersebut dilansir dari Ekonomi sebagai bagian dari penguatan vokasi yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian. Beberapa sekolah telah menerapkan skema ini melalui program SMK Go Global yang bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Sudah mulai jalan, termasuk SMK yang kerja sama dengan P2MI untuk menyiapkan lulusan bekerja di luar negeri,” ujarnya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemerintah juga berencana memberangkatkan ribuan lulusan ke mancanegara dalam waktu dekat sebagai bukti nyata keberhasilan program tersebut. Seremoni pelepasan ini dijadwalkan berlangsung di Jawa Timur.
“Nanti tanggal 19 saya ke Surabaya untuk launching 3.000 pemberangkatan lulusan SMK yang siap ke luar negeri,” katanya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penerapan kebijakan ini dipastikan menyasar seluruh institusi pendidikan kejuruan tanpa memandang status kepemilikan. Pemerintah memberikan porsi pembinaan yang setara bagi sekolah di bawah naungan pemerintah maupun yayasan.
“Kita tidak membedakan negeri dan swasta, karena semua mendidik anak-anak Indonesia,” tegasnya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Terkait mekanisme durasi belajar, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa program ini bersifat tidak wajib dan fleksibel. Institusi diberikan kebebasan untuk memilih struktur kurikulum yang paling sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan siswanya.
“Yang empat tahun itu opsional. Ada yang dari awal empat tahun, ada juga yang tiga tahun lalu menambah satu tahun,” jelasnya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Strategi pengembangan SMK kini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keunggulan lokal, kemitraan industri (tailor made), dan penyiapan tenaga kerja spesifik untuk negara tujuan. Skema kemitraan industri dirancang agar kurikulum sekolah selaras dengan standar operasional perusahaan mitra.
“Begitu lulus bisa langsung bekerja di perusahaan mitra karena sudah disiapkan sesuai standar industri,” ujarnya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada pendekatan ketiga, siswa diberikan pelatihan tambahan yang mencakup aspek bahasa serta adaptasi sosial untuk negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Timur Tengah.
“Sejak awal mereka dilatih skill, bahasa, dan budaya sesuai kebutuhan negara tujuan,” tandasnya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
