Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memproyeksikan sebanyak 9,4 juta siswa akan mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 saat berpindah jenjang pendidikan. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, dalam taklimat media di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Jumlah jutaan peserta tersebut mencakup siswa yang bertransisi dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kemendikdasmen menekankan pentingnya akurasi perencanaan dan pemerataan sosialisasi oleh pihak sekolah kepada warga di wilayah sekitar agar daya tampung tersampaikan dengan jelas.
“Jadi 9,4 juta anak sekarang sedang proses ya menyeberang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA SMK. Sehingga SPMB 2026 ini jika perencanaannya, ngitungnya bener, kemudian nanti dia sosialisasinya merata, jadi kepala sekolah punya tanggung jawab melakukan sosialisasi ke penduduk di sekitar sekolahnya ya. Sosialisasi yang paling sederhana kan ditempel berapa ruang kelasnya, jumlah siswa daya tampungnya dan sebagainya melalui jalur apa saja,” ungkap Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen.
Hingga saat ini, progres persiapan regulasi di tingkat daerah menunjukkan angka yang signifikan. Data kementerian mencatat mayoritas pemerintah daerah telah merampungkan aturan turunan untuk pelaksanaan seleksi masuk sekolah tahun ini.
“Secara nasional, secara total sudah mencapai 71 persen (pemda menetapkan juknis SPMB 2026), masih sekitar 29 persen yang on the way,” ujar Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen.
Selain kesiapan regulasi, pemerintah mengintegrasikan sekolah swasta dalam ekosistem SPMB 2026 untuk memperluas akses bagi siswa prasejahtera. Kebijakan ini mencakup pemberian subsidi bagi murid dari keluarga tidak mampu yang diterima di lembaga pendidikan swasta.
“Sudah ada 78 pemda yang memberikan bantuan, baik berupa bantuan personal ke sekolah maupun bantuan personal individual, sehingga keluarga tidak mampu, bisa sekolah swasta gratis,” tutur Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen.
