Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memprioritaskan transparansi dan kecepatan distribusi informasi terkait kemunculan hantavirus di Indonesia pada Senin (11/5/2026). Langkah ini dinilai krusial guna mencegah kepanikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kesehatan nasional.
Keterbukaan informasi dianggap sebagai instrumen utama dalam memberikan rasa aman kepada publik yang masih sensitif terhadap isu kesehatan pascapandemi. Dilansir dari Nasional, hantavirus merupakan penyakit zoonosis dari genus orthohantavirus yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut kepada manusia.
"Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat menghadapi ancaman hantavirus, termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan menekankan bahwa pengalaman menghadapi ketidakpastian pada awal masa Covid-19 telah meningkatkan kekhawatiran publik terhadap munculnya penyakit menular baru. Meskipun laju penularan hantavirus tidak secepat virus korona, negara tetap dituntut memberikan jaminan perlindungan yang nyata.
“Karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,” kata Puan Maharani.
Isu ini kembali mencuat ke level global setelah terjadi wabah di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menyebabkan tiga penumpang meninggal dunia. Salah satu varian virus tersebut, yakni andes virus, dilaporkan memiliki potensi penularan antarmanusia dalam kondisi tertentu.
“Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum bukan hanya pada aspek medis, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat,” jelas Puan Maharani.
Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus telah tersebar di sembilan provinsi di Indonesia dengan total tiga kematian dalam tiga tahun terakhir. Namun, jenis virus yang ditemukan di tanah air dipastikan berbeda dengan varian yang menyerang klaster kapal pesiar tersebut.
"Penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami, bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit dakses publik. Sosialisasi harus menyentuh akar rumput langsung,” tutur Puan Maharani.
Legislator tersebut juga memastikan bahwa pihaknya melalui alat kelengkapan dewan akan terus memantau gerak cepat pemerintah dalam menangani ancaman kesehatan sejak tahap awal. Hal ini bertujuan agar penanganan tidak dilakukan hanya saat kasus sudah meluas ke berbagai wilayah.
“Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ungkap Puan Maharani.
Selain masalah komunikasi, Puan menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah yang dapat menghambat deteksi dini penyakit berbasis lingkungan. Penguatan surveilans di tingkat akar rumput menjadi mendesak untuk mencegah transmisi yang lebih luas.
“Kami bersyukur temuan suspect hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan warga negara asing (WNA) di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun, pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” ucap Puan Maharani.
Kesiapan laboratorium, ketersediaan tenaga medis, serta mekanisme pelaporan yang cepat harus merata hingga ke wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Puan mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan kesehatan juga diukur dari kemampuan negara menjaga ketenangan masyarakat.
“Tentunya, perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” tegas Puan Maharani.
