Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa komunikasi antarpartai politik mengenai kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih terus berjalan intensif. Penegasan ini disampaikan bertepatan dengan dimulainya kembali masa persidangan DPR pada Selasa (12/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Nasional, koordinasi lintas fraksi ini sebenarnya telah diupayakan sejak beberapa masa sidang terdahulu. Puan menjelaskan bahwa dialog tersebut tidak terbatas pada tataran teknis di komisi, melainkan juga melibatkan para pemegang kebijakan tertinggi di partai.
"Dari masa sidang yang lalu-lalu terkait dengan RUU Pemilu, kami semua partai sudah melakukan pembicaraan seperti yang saya sampaikan, informal ataupun formal dengan para ketua umum, dengan semua teman-teman untuk bisa melakukan pembicaraan terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Puan menegaskan bahwa orientasi utama dari rencana perubahan regulasi ini adalah untuk menjamin kualitas demokrasi. Pimpinan DPR tersebut menginginkan agar seluruh tahapan pemilu nantinya berpijak pada asas kejujuran dan keadilan demi kepentingan nasional.
"Jadi apa pun kami berkeinginan bahwa pemilu yang akan datang itu bisa dilakukan secara jurdil, kemudian tidak merugikan rakyat, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Parlemen menyadari desakan waktu yang kian sempit menuju hari pemungutan suara. Meski demikian, Puan menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan penyerapan aspirasi masyarakat secara komprehensif agar keputusan yang diambil tidak terkesan terburu-buru.
"Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya, betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan. Jadi kita akan terus melakukan pembicaraan sebaik-baiknya, informal dan formal," tegasnya.
