Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong percepatan rehabilitasi puluhan ribu hektar sawah yang rusak akibat bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera pada akhir tahun lalu sebagai langkah krusial menjaga kedaulatan pangan nasional. Penegasan ini muncul seiring alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp 877 miliar untuk pemulihan lahan pertanian di tiga provinsi terdampak.
Dilansir dari Nasional pada Minggu (10/5/2026), Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat total luas lahan sawah yang terdampak mencapai 94.742 hektar. Luasan tersebut tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya dihantam bencana banjir bandang serta tanah longsor.
Alex Indra Lukman menegaskan bahwa pemulihan lahan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perbaikan fisik infrastruktur di lapangan.
“Rehabilitasi lahan pertanian jangan hanya dipahami sebagai proyek pemulihan fisik sawah, melainkan bagian dari strategi perlindungan ketahanan pangan nasional jangka panjang,” kata Alex Indra Lukman, dikutip dari siaran pers, Minggu (10/5/2026).
Politisi tersebut menambahkan bahwa kerentanan sektor pertanian terhadap anomali cuaca dan bencana hidrometeorologi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak kerusakan ini dinilai merembet pada banyak aspek ekonomi makro dan mikro.
“Memengaruhi stabilitas produksi pangan, distribusi hasil pertanian, hingga potensi tekanan harga pangan di tingkat masyarakat,” tuturnya.
Guna mencegah kerusakan berulang di masa depan, Alex menyarankan adanya penguatan infrastruktur mitigasi seperti sistem irigasi, drainase, dan pembangunan embung di kawasan rawan bencana.
“Tanpa langkah mitigasi, rehabilitasi berisiko hanya menjadi pola pemulihan berulang tanpa penyelesaian akar persoalan,” lanjutnya.
Legislator tersebut juga menyoroti kondisi ekonomi para petani yang kehilangan modal produksi akibat bencana. Menurutnya, bantuan tidak boleh berhenti pada lahan, tetapi juga harus mencakup dukungan bibit dan jaminan sosial.
“Oleh karenanya, rehabilitasi sawah perlu diintegrasikan dengan perlindungan sosial dan dukungan produktivitas petani,” ujar Alex.
Menutup pernyataannya, ia meminta pemerintah memastikan transparansi penggunaan anggaran Rp 877 miliar tersebut agar benar-benar berdampak pada pemulihan produksi pangan daerah.
“Perhatian negara terhadap sawah terdampak bencana harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih strategis, di antaranya dengan memperkuat ketahanan pertanian, mengurangi risiko kerusakan berulang, dan memastikan petani tidak terus menerus menjadi kelompok paling rentan setiap kali bencana terjadi,” tutupnya.
Pemerintah kini mulai menyalurkan dana bantuan tersebut ke pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar aktivitas penanaman kembali dapat segera dimulai oleh para petani setempat.
