Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tengah menjajaki rencana kerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka sebagai pusat pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan regional pesawat angkut C-130 Hercules se-Asia.
Rencana pengembangan kapasitas MRO tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026, yang didasarkan pada tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth saat pertemuan di Pentagon pada April 2026.
"Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami," kata Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Sjafrie kemudian melaporkan tawaran proyek infrastruktur pertahanan yang didanai penuh oleh Washington tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan langsung.
"Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," kata Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai di Kertajati.
"Yang disampaikan Bapak Menhan di rapat dengan Komisi I DPR RI pada prinsipnya adalah adanya penjajakan pengembangan kapasitas MRO pesawat Hercules/C-130 di Indonesia, dengan Kertajati menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan karena memiliki lahan luas dan fasilitas penerbangan yang memadai," kata Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan.
Rico menjelaskan bahwa proyek ini berfokus pada penguatan kemandirian industri pertahanan dan aviasi nasional, serta membantah isu pembangunan pangkalan militer asing di tanah domestik.
"Jadi ini lebih kepada pengembangan kemampuan teknis dan industri, bukan pembangunan pangkalan militer asing," kata Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan.
Pembahasan kerja sama ini masih berada pada tahap awal dengan komitmen tetap mematuhi hukum nasional, kedaulatan ruang udara, serta prosedur keselamatan penerbangan Indonesia.
"Seluruh proses tetap mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan Indonesia, serta mekanisme pemerintah yang berlaku," kata Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan.
Dukungan fasilitas juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memastikan kapasitas area Bandara Kertajati sangat mencukupi untuk menampung pusat perawatan armada tersebut.
"Lahan Kertajati masih cukup memadai kok (untuk fasilitas MRO Hercules)," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Dudy menambahkan bahwa program ini terintegrasi dengan rencana pengembangan MRO helikopter yang digagas sejak tahun lalu oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
"Kalau nggak salah tahun kemarin sudah mulai digagas, di antaranya dari PT GMF akan membangun pusat MRO untuk helikopter," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, menilai Bandara Kertajati yang berkonsep penerbangan sipil tidak memiliki kapasitas pertahanan yang memadai untuk mengawasi personel militer asing.
"Di situlah muncul risiko keamanannya," kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
Ziva menyoroti risiko keamanan nasional karena mayoritas pesawat Hercules yang beroperasi berspesifikasi militer, sehingga membutuhkan pengawasan ketat terhadap kontraktor asing yang datang.
"Nanti siapa yang mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka selama masa aktivitasnya itu berada dalam koridornya," kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
Kendati demikian, Ziva menganggap kekhawatiran mengenai pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat yang terselubung di Jawa Barat masih terlalu berlebihan.
"Saya melihat banyak kompleksitas di sini, bukan berarti saya menuduh mereka nanti menyelundupkan senjata atau apa… atau ada pasukan masuk lewat Jawa Barat, enggak se-ekstrem itu." kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
Ziva mengkhawatirkan terjadinya dampak tidak langsung atau celah keamanan akibat penggunaan infrastruktur penerbangan sipil untuk aset militer asing.
"Tapi, saya menyebutnya 'bocor halus'." kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
Ziva menguraikan bahwa sebuah pangkalan militer membutuhkan investasi sumber daya manusia dan peralatan yang besar seperti pendirian batalion atau skuadron di lokasi terkait.
"Kemudian mendirikan barak, ada batalion, atau skuadron, misalnya. Jadi harus ada investasi aset berupa sumber daya manusia atau peralatan yang besar untuk bisa disebut pangkalan militer," kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
Ziva menyarankan pemerintah untuk mengalihkan proyek pemeliharaan pesawat militer ini ke pangkalan udara TNI AU yang sudah memiliki sistem pengawasan militer memadai.
"Saya melihat keuntungan ekonomi atau politiknya tidak sebanding dengan risiko keamanannya." kata Ziva Narendra, Pakar Penerbangan Aviatory Indonesia.
