Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi mengenai rencana pembangunan infrastruktur penahan abrasi di Pantai Utara Jawa dalam pertemuan di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026). Rencana strategis ini bertujuan untuk mengatasi ancaman serius berupa penurunan muka tanah dan banjir rob yang melanda kawasan pesisir tersebut.
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memaparkan urgensi proyek ini setelah menghadiri rapat tersebut. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap puluhan juta penduduk serta pusat-pusat industri di kawasan utara Jawa menjadi prioritas utama pemerintah dalam kebijakan infrastruktur saat ini.
"Kami tadi melaporkan konsep pengembangan sekaligus perlindungan Pantai Utara Jawa," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa telah memetakan proyek ini ke dalam 15 segmen pembangunan yang membentang dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Setiap segmen tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman karakteristik wilayah untuk memastikan fungsionalitas ekonomi dan teknis yang tepat sasaran.
"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen. Dan sedang didalami, baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-" ujar Didit Herdiawan, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Proses penilaian lebih lanjut diperlukan mengingat perbedaan kondisi geografis dan kebutuhan ekonomi di masing-masing titik koordinat pembangunan. Didit menegaskan bahwa asesmen mendalam menjadi langkah krusial sebelum tahap konstruksi fisik dapat direalisasikan.
"Sehingga perlu ada penilaian atau asesmen lebih lanjut," katanya.
Mengenai jadwal pelaksanaan, pemerintah tengah menyusun skema perencanaan mundur atau backward planning untuk menentukan durasi pengerjaan. Hingga saat ini, estimasi waktu penyelesaian proyek masih dalam tahap penghitungan komprehensif oleh tim teknis terkait.
"Untuk timelinenya kita sedang atur pelaksanaan kegiatan ini, dihitung backward planning-nya berapa lama. Karena harus semua komponen dimasukan," katanya.
Pendalaman materi juga dilakukan pada sub-segmen dan seksi di dalam 15 wilayah utama tersebut, termasuk area strategis seperti Teluk Jakarta. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam membagi beban tanggung jawab pada setiap seksi pembangunan yang telah direncanakan.
"Pertama misalnya Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada sub-segmennya dan seksi-seksinya di dalam ini perlu harus ada kolaborasi," tuturnya.
Dari sisi pendanaan, keterlibatan investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih dalam tahap sinkronisasi dengan rencana induk yang ada. Pemerintah mengupayakan agar proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang pesisir.
"Kami akan berkoordinasi selalu dengan Kepala Badan Pengelola Otorita Pantura Jawa untuk memastikan juga penyempurnaan dari masterplan-nya. Dan kemudian kita lihat pengembangannya, jadi tidak hanya dibangun giant sea wall-nya tapi juga titik-titik meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, juga memberi dampak positif terhadap perekonomiannya," terang Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara.
