Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial menyepakati renovasi 10.000 rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat pada Senin (11/5/2026). Kerja sama ini dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Dilansir dari Kompas, kebijakan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta. Sinergi lintas kementerian tersebut bertujuan memperkuat ekosistem pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan di berbagai wilayah. Implementasi program ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah guna penyediaan lahan fasilitas pendidikan.
“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7 hektar-8 hektar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP dalam memberikan perhatian terhadap infrastruktur pendukung pendidikan. Hal ini dianggap krusial mengingat adanya angka backlog perumahan nasional yang mencapai 26,9 juta unit.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat,” lanjut Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Saat ini, tercatat ada 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total 14.913 siswa. Data dari 13.942 orang tua siswa menjadi basis utama bagi pemerintah dalam menentukan sasaran intervensi perbaikan rumah agar lebih tepat guna.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan penekanan pada pentingnya integrasi basis data agar penyaluran bantuan bedah rumah tidak salah sasaran. Ia berkomitmen memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak langsung pada kesejahteraan keluarga siswa.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Pemerintah menargetkan penyelesaian renovasi terhadap 10.000 unit rumah tersebut sepanjang tahun anggaran 2026. Ara menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan teknis yang diajukan oleh pihak Kementerian Sosial terkait kuota bantuan tersebut.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses ya,” tutur Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Kedua kementerian kini tengah menjadwalkan kunjungan lapangan untuk meninjau kesiapan teknis di daerah-daerah penerima bantuan. Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi antara pembangunan fisik rumah dengan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
