Senator Filipina Ronald dela Rosa kini menjadi pusat perhatian setelah namanya secara resmi dikaitkan dengan penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengenai operasi perang narkoba pada masa kepemimpinan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Dilansir dari Sosok, dela Rosa dituduh terlibat dalam dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP).
Situasi sempat menegang di Gedung Senat Filipina pada Rabu (13/5) ketika terdengar suara tembakan di area kompleks parlemen. Di tengah kondisi tersebut, dela Rosa mengeluarkan pernyataan kepada publik terkait posisinya yang terancam oleh otoritas hukum internasional.
"Project Double Barrel" merupakan program anti-narkoba nasional yang diterapkan dela Rosa atas mandat Duterte untuk menetralkan pelaku narkoba di seluruh negeri. Kebijakan tersebut memicu peningkatan tajam angka kematian dengan catatan kepolisian menunjukkan lebih dari 2.000 orang tewas hanya dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan pada tahun 2016.
Pemerintah Filipina secara resmi mendata sebanyak 6.200 orang tewas dalam operasi sepanjang tahun 2016 hingga 2022. Selama periode tersebut, dela Rosa kerap memberikan peringatan keras dan janji untuk menghancurkan para bandar narkotika dalam berbagai pidatonya.
"hancurkan" janji Ronald dela Rosa, Senator Filipina.
Pernyataan tersebut merujuk pada komitmennya saat menjabat untuk memberantas jaringan narkoba. ICC kemudian memasukkan dokumen-dokumen berisi pernyataan kontroversial sang senator ke dalam berkas penyelidikan terhadap pemerintahan Duterte.
"melawan balik" kata Ronald dela Rosa, Senator Filipina.
Frasa tersebut ia sampaikan untuk menggambarkan situasi di mana aparat akan membuat pelaku tampak melawan jika mereka tidak melakukan perlawanan dalam operasi. Dela Rosa juga sempat meminta para pecandu untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap bandar.
Dela Rosa yang memenangkan kursi Senat untuk periode kedua pada pemilu Mei 2025 sempat menghilang dari publik sejak November lalu. Kehadirannya kembali di sidang parlemen terjadi di tengah dinamika politik terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.
