Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa sistem pemerintahan komunis di Kuba telah rusak dan tidak berfungsi sehingga menghambat kesuksesan rakyatnya di dalam negeri pada Kamis, 14 Mei 2026. Kritik tajam ini muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dan krisis energi parah yang memicu aksi protes warga di pinggiran kota Havana.
Rubio menegaskan bahwa kegagalan ekonomi di pulau tersebut disebabkan oleh model pemerintahan yang tertutup dan korupsi di lingkungan militer. Ia menekankan bahwa warga Kuba mampu meraih kesuksesan di berbagai belahan dunia, namun tidak di tanah kelahiran mereka sendiri akibat kebijakan rezim yang berkuasa.
"Jadi, bagaimana Anda memiliki negara yang makmur di mana orang-orang bisa sukses? Pahami orang Kuba, Anda tahu ini, Anda memahami ini sama baiknya dengan saya karena asal-usul kita. Orang Kuba sukses di mana-mana di dunia kecuali di satu tempat: Kuba," kata Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Diplomat tertinggi Amerika Serikat tersebut juga menyatakan keinginan pemerintahannya agar warga Kuba dapat berkembang tanpa harus meninggalkan negara mereka. Namun, ia menilai perubahan tersebut mustahil terjadi selama kepemimpinan saat ini masih memegang kendali pemerintahan.
"Kami tidak ingin orang Kuba tidak harus meninggalkan pulau itu agar bisa sukses. Tetapi mereka tidak bisa, karena model yang mereka miliki saat ini—bukan sekadar model—itu rusak. Itu tidak berhasil, dan tidak akan pernah berubah selama orang-orang yang ada di sana sekarang menjalankannya," ujar Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Mengenai prospek reformasi di masa depan, Rubio menyatakan keraguannya terhadap keterbukaan para pemimpin Kuba saat ini. Ia menuding rezim di Havana justru semakin memperkuat posisi mereka alih-alih melakukan langkah perbaikan besar-besaran.
"Mereka berpikiran sempit, sayangnya. Saya harap saya salah. Saya akan senang jika mereka sadar dan berkata, 'oke, kami mengakui ini, ini benar-benar harus berubah, dan harus berubah secara besar-besaran'," kata Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Pernyataan tambahan disampaikan Rubio mengenai sikap pemimpin Kuba yang dinilai enggan mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan ekonomi negara.
"Tetapi saat ini mereka tampaknya tidak mengindikasikan hal itu, mereka tampaknya sedang bertahan," tambah Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Rubio juga menyoroti kondisi ekonomi Kuba yang sangat terpuruk, terutama terkait krisis energi yang menyebabkan sebagian besar wilayah negara tersebut gelap gulita.
"Ini adalah ekonomi yang rusak, tidak berfungsi, dan mustahil untuk mengubahnya. Saya harap ini berbeda," kata Rubio, Menteri Luar Negeri AS kepada pembawa acara Fox News, Sean Hannity.
Meskipun skeptis, Rubio sempat mengisyaratkan adanya kesempatan bagi pemerintah Kuba untuk melakukan perubahan, walaupun ia tetap meragukan hasilnya.
"Kami akan memberi mereka kesempatan. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi," kata Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Ia pun kembali menegaskan pandangannya bahwa jalur perkembangan Kuba terhambat oleh para pemegang kekuasaan yang saat ini memimpin rezim tersebut.
"Saya rasa kita tidak akan bisa mengubah lintasan Kuba selama orang-orang ini bertanggung jawab di rezim itu," tambah Rubio, Menteri Luar Negeri AS.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan keras terkait situasi di Kuba pada 1 Mei lalu. Trump menyebut Kuba sebagai negara gagal yang memiliki banyak masalah internal dan mengisyaratkan langkah pengambilalihan.
"Kuba, yang akan kita ambil alih hampir segera. Kuba punya masalah. Kita akan selesaikan satu per satu dulu," kata Donald Trump, Presiden AS.
Gedung Putih turut memperkuat posisi tersebut melalui pernyataan resmi yang menyebut tindakan pemerintah Kuba sebagai ancaman luar biasa bagi keamanan Amerika Serikat serta nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, Direktur CIA John Ratcliffe memimpin delegasi ke Havana pada 14 Mei 2026 untuk melakukan pembicaraan keamanan dengan Kementerian Dalam Negeri Kuba. Pemerintah Kuba mengklaim pertemuan itu digunakan untuk membuktikan bahwa mereka tidak mendukung organisasi teroris atau memiliki pangkalan militer asing yang memusuhi AS.
Kementerian Luar Negeri AS juga memperbarui tawaran bantuan sebesar 100 juta dolar AS jika Kuba bersedia bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan akses internet gratis.
"Rezim menolak untuk mengizinkan Amerika Serikat memberikan bantuan ini kepada rakyat Kuba, yang sangat membutuhkan bantuan karena kegagalan rezim korup Kuba," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Kewenangan untuk menerima atau menolak bantuan medis darurat tersebut kini berada sepenuhnya di tangan pemerintah Kuba.
"Keputusan ada pada rezim Kuba untuk menerima tawaran bantuan kami atau menolak bantuan kritis (penyelamatan jiwa) dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat Kuba karena menghalangi bantuan kritis," kata Departemen Luar Negeri AS.
Menanggapi tekanan tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menolak sanksi baru AS dan menyebutnya sebagai tindakan paksa sepihak yang melanggar Piagam PBB.
"Langkah-langkah ini bersifat ekstrateritorial dan melanggar Piagam PBB," kata Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.
Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk memaksakan aturan terhadap negaranya atau entitas pihak ketiga.
"AS tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksakan tindakan terhadap Kuba atau terhadap negara ketiga atau entitas," tegas Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.
Krisis di Kuba semakin memanas setelah pasokan bahan bakar dari Venezuela terhenti akibat operasi militer AS terhadap Nicolas Maduro pada Januari lalu. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menuding blokade energi AS sebagai penyebab tunggal memburuknya kondisi di negaranya.
"Memburuknya situasi yang dramatis ini hanya memiliki satu penyebab: blokade energi genosida yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara kami, yang mengancam tarif tidak rasional terhadap negara mana pun yang memasok bahan bakar kepada kami," tulis Miguel Diaz-Canel melalui media sosial X.
