Pemerintah Rwanda menargetkan pengoperasian pembangkit energi nuklir pada awal dekade 2030-an guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong industrialisasi di kawasan Afrika.
Langkah ini diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan baru dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta penyerahan laporan tinjauan infrastruktur nuklir terintegrasi fase pertama pada KTT Inovasi Energi Nuklir untuk Afrika (NEISA 2026) di Kigali, Rwanda, yang berlangsung pada 18-19 Mei 2026.
Negara tersebut juga mengesahkan nota kesepahaman kerja sama nuklir sipil dengan pemerintah Rusia melalui perusahaan negara Rosatom pada 19 Mei 2026, yang melengkapi perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, Austria, dan Afrika Selatan.
Presiden Rwanda Paul Kagame menegaskan bahwa penilaian dari IAEA menjadi bukti komitmen negaranya berada di jalur yang tepat demi mencapai kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor.
"In addition to Russian company Rosatom, Rwanda also signed MoUs with the US government on civil nuclear cooperation, as well as agreements with firms from South Africa and Austria," kata Yolande Makolo, Juru Bicara Pemerintah Rwanda saat diwawancarai Al Jazeera terkait strategi kemitraan multipihak tersebut.
Pihak berwenang kini tengah menjalankan studi kelayakan untuk fasilitas berbasis reaktor modular kecil (SMR) serta Pusat Sains dan Teknologi Nuklir yang akan mencakup reaktor riset dan laboratorium medis.
"The Next Nuclear Energy Era: Opportunities and Challenges" ucap William D. Magwood, IV, Direktur Jenderal NEA saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Rwanda untuk menekankan pentingnya pengembangan kapasitas institusional.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi secara terpisah mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin Afrika lainnya, termasuk Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan untuk membahas kerja sama infrastruktur listrik serta program penanganan kanker.
"Russia is benefitting from weakening perceptions of Western consistency," ujar Profesor Macharia Munene, spesialis diplomasi dan hubungan internasional ketika menganalisis pergeseran pengaruh geopolitik di benua tersebut.
Munene menilai bahwa pendekatan Moskow yang menawarkan investasi tanpa ikatan politik menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah pemimpin di Afrika.
"Russia does not pretend to be morally superior," cetus Profesor Macharia Munene, menambahkan pandangannya mengenai dinamika hubungan diplomasi luar negeri dengan negara-negara barat.
Sementara itu, beberapa analis internasional mengingatkan adanya tantangan finansial jangka panjang dan risiko teknis yang melekat pada pembangunan infrastruktur nuklir generasi baru.
"Rwanda will still be able to juggle multiple bilateral partners," tutur Beverly Ochieng, analis senior di Control Risks mengenai kemampuan Rwanda mengelola kemitraan bilateral yang beragam.
Ochieng menambahkan bahwa sebagian besar kesepakatan nuklir saat ini masih bersifat simbolis dan memerlukan waktu hingga satu dekade untuk dapat beroperasi penuh.
"Most of Russia's nuclear agreements are symbolic," sebut Beverly Ochieng, menggarisbawahi posisi Rosatom yang mendominasi kapasitas teknis global meskipun berada di bawah sanksi internasional.
Rencana strategis jangka panjang Rwanda menargetkan kontribusi pembangkit nuklir mampu memasok lebih dari 60 persen kebutuhan listrik domestik pada tahun 2050.
