Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memprioritaskan percepatan pemulihan di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemulihan ini dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga demi memperkuat pendanaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti dilansir dari Nasional.
Ketua Satgas (Kasatgas) PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengucurkan dukungan anggaran besar agar proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Pemulihan ini di antaranya perlu anggaran. Kami berterima kasih kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto) karena telah memberikan anggaran tambahan transfer keuangan daerah atau TKD sebanyak Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi dan sudah ditransfer semua tuntas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah melangsungkan rapat bersama Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Tito menyebut dana TKD tersebut sudah diterima oleh pemerintah daerah (pemda) dan terus dikawal agar penggunaannya fokus pada kebutuhan paling mendesak bagi warga terdampak.
“Inilah yang kami kawal. Uangnya ada di daerah-daerah kabupaten, kota, provinsi. Ini yang kami kawal agar perencanaan ini tepat sasaran dan cepat, terutama (dalam) menangani hal-hal yang urgen,” jelasnya.
Selain alokasi TKD, sejumlah kementerian bergerak melalui program sektoral, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengalirkan bantuan lebih dari Rp 877 miliar. Dana ini dialokasikan untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, serta pembangunan irigasi di wilayah terdampak.
Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyalurkan bantuan sebesar Rp 896,2 miliar di sektor sosial dengan realisasi mencapai 96,75 persen. Bantuan ini meliputi penyediaan isi hunian, jaminan hidup (jadup), hingga stimulan ekonomi untuk penyintas di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemulihan fisik lewat bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang senilai Rp 655,18 miliar. Langkah ini ditujukan untuk membantu ribuan keluarga penyintas memperbaiki tempat tinggal dan menata kembali kehidupan mereka.
Sektor pendidikan turut mendapat dukungan dari kolaborasi lintas instansi ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengucurkan dana revitalisasi pendidikan total sebesar Rp 2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan rekonstruksi sekolah di tiga provinsi tersebut.
Penyaluran tahap pertama telah mencapai lebih dari Rp 1,96 triliun yang diperkuat lewat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) demi mempercepat pembangunan fasilitas sekolah. Pendanaan lintas sektor ini menjadi tumpuan penting agar pemulihan mampu menghidupkan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
