Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera telah menyelesaikan distribusi tambahan transfer ke daerah (TKD). Dana ini dialokasikan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 4 Mei 2026, total dana sebesar Rp 10,65 triliun dilaporkan telah tersalurkan sepenuhnya. Langkah ini diambil guna mendukung akselerasi pemulihan infrastruktur dan sosial di tiga provinsi tersebut, seperti dikutip dari Nasional.
Proses penyaluran dilakukan dalam tiga fase untuk memastikan ketersediaan likuiditas pemerintah daerah tetap terjaga. Tahap pertama sebesar Rp 4,38 triliun atau 40 persen telah dikirimkan pada 27 Februari 2026.
Memasuki fase kedua pada 31 Maret 2026, pemerintah menyalurkan kembali dana senilai Rp 3,19 triliun atau 30 persen. Sementara itu, pembayaran tahap akhir sejumlah Rp 3,06 triliun dituntaskan pada 4 Mei 2026.
Pemerintah membebaskan syarat salur pada seluruh proses distribusi anggaran ini. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk langsung mengeksekusi program perbaikan di lapangan tanpa hambatan administratif.
Secara rinci, Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi terbesar yakni Rp 6,35 triliun, disusul Sumatera Barat sebesar Rp 2,63 triliun, dan Aceh sebesar Rp 1,65 triliun. Dana tersebut didistribusikan hingga ke level kabupaten/kota melalui berbagai skema.
Skema pengiriman dana mencakup tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Selain itu, delapan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak paling parah menerima hibah tambahan Rp 287 miliar dari daerah sekitarnya.
Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menjamin proses rekonstruksi berlangsung secara merata.
"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp 10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," kata Muhammad Tito Karnavian.Penetapan besaran anggaran didasarkan pada analisis kebutuhan nyata di lokasi bencana. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan titik kerusakan langsung, tetapi juga wilayah penyangga dalam provinsi terkait agar proses pemulihan terintegrasi.
"Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp 8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan," ujar Tito.Sejauh ini, kucuran dana mulai menunjukkan hasil nyata dalam perbaikan fasilitas publik. Infrastruktur dasar seperti akses jalan dan jembatan kini sudah berfungsi kembali untuk mendukung jalur distribusi logistik masyarakat.
Kondisi layanan dasar seperti pasokan listrik, BBM, serta kegiatan ekonomi di pasar rakyat juga berangsur normal. Per 22 April 2026, sebagian besar fasilitas krusial dilaporkan sudah dapat beroperasi secara fungsional.
"Per hari ini (22/4/2026), kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan," tutur Tito.Kini pemerintah daerah mulai memasuki tahapan rekonstruksi yang lebih masif berkat dukungan anggaran yang telah tersedia 100 persen. Fokus utama saat ini beralih pada pembangunan hunian tetap dan penguatan ekonomi warga terdampak.
