Pemerintah Arab Saudi dan Kuwait resmi mencabut pembatasan akses militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan serta wilayah udara mereka pada Jumat, 8 Mei 2026. Keputusan ini diambil untuk mendukung upaya pemulihan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz yang terganggu akibat ketegangan kawasan sejak akhir Februari lalu.
Melansir laporan Wall Street Journal, langkah kedua negara Teluk tersebut menghapus hambatan operasional bagi misi militer AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pembatasan diberlakukan setelah AS meluncurkan operasi untuk membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup efektif oleh Iran akibat perang.
Pentagon melalui para perencananya kini tengah mengevaluasi jadwal untuk melanjutkan operasi pengawalan kapal komersial yang sempat terhenti awal pekan ini. Sejumlah pejabat AS mengindikasikan bahwa aktivitas pengamanan tersebut dapat dimulai kembali paling cepat pada pekan ini dengan dukungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Presiden Donald Trump sempat mengumumkan penghentian sementara misi navigasi tersebut setelah muncul penolakan dari sekutu-sekutu di Teluk. Pengumuman operasi bertajuk Project Freedom yang dilakukan melalui media sosial dianggap mengejutkan para pemimpin regional karena minimnya koordinasi awal.
"Project Freedom" ujar Trump, menegaskan blokade laut oleh AS tetap "berlaku sepenuhnya".
Trump menyatakan misi tersebut merupakan tindakan kemanusiaan untuk membantu ribuan pelaut yang terjebak di jalur perairan strategis tersebut. Meski demikian, laporan NBC News menyebutkan bahwa ketidakpuasan pemimpin Arab Saudi sempat memicu penangguhan akses di Pangkalan Udara Pangeran Sultan.
"tindakan kemanusiaan" kata Donald Trump, Presiden AS.
"berlaku sepenuhnya" tegas Donald Trump, Presiden AS.
Seorang pejabat Gedung Putih membantah klaim bahwa para sekutu regional tidak diberi tahu sebelumnya mengenai rencana operasi militer tersebut. Namun, diplomat dari Oman dan Qatar menyatakan bahwa koordinasi baru dilakukan setelah pengumuman publik dibuat oleh Washington.
"sekutu regional telah diberi tahu sebelumnya" klaim Pejabat Gedung Putih.
Pihak militer AS mengakui tantangan geografis mewajibkan adanya kerja sama penggunaan wilayah udara dengan negara-negara mitra regional. Tanpa izin terbang dari Saudi, Kuwait, Qatar, dan Oman, operasional jet tempur AS akan menghadapi risiko pembengkakan konsumsi bahan bakar dan respon yang melambat.
"Karena alasan geografis, Anda membutuhkan kerja sama dari mitra regional untuk memanfaatkan wilayah udara di sepanjang perbatasan mereka" jelas Pejabat AS.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan tanggapan melalui platform X dengan menyebut operasi militer AS tersebut sebagai kegagalan politik. Iran tetap bersikukuh bahwa solusi untuk krisis di Selat Hormuz hanya dapat dicapai melalui jalan diplomasi.
"Project Freedom adalah Proyek Jalan Buntu" tulis Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
"Dengan adanya kemajuan pembicaraan lewat upaya baik Pakistan, Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu pula UEA" peringat Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Ketegangan di kawasan ini bermula sejak serangan skala besar AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu balasan rudal terhadap target-target di negara Teluk. Saat ini, gencatan senjata yang dimediasi Pakistan sejak 8 April masih berlangsung meskipun dalam kondisi yang rapuh tanpa kesepakatan langgeng.
"pemboman akan dimulai dengan tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi" ancam Donald Trump, Presiden AS.
