Pemprov DKI Jakarta Sediakan 103 Sekolah Swasta Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan sekolah swasta gratis di 103 instansi pendidikan guna mengantisipasi persoalan ijazah tertahan dan risiko anak putus sekolah akibat kendala finansial. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di wilayah ibu kota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengungkapkan bahwa fenomena tunggakan biaya sekolah masih menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak di Jakarta. Kondisi tersebut memicu kerugian ganda, yakni berhentinya proses belajar siswa dan tertahannya dokumen kelulusan oleh pihak sekolah.

"Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan," kata Baco dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (14/5/2026), dilansir dari Megapolitan.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai prasyarat Jakarta menjadi kota global. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki korelasi linear dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh.

"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi," ujar Baco.

Penyediaan akses sekolah swasta tanpa biaya dipandang sebagai solusi paling konkret untuk menghapus sekat-sekat hambatan pendidikan. Baco menekankan bahwa intervensi pemerintah pada sektor swasta adalah kunci utama penyelesaian masalah sistemik ini.

"Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain," tegasnya.

Tanpa adanya perluasan kebijakan pendidikan gratis, persoalan sosial di dunia pendidikan Jakarta diprediksi akan terus berulang. Baco mengkhawatirkan dampak jangka panjang bagi generasi muda jika program ini tidak dijalankan secara masif.

"Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi," ucap dia.

Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memetakan distribusi sekolah yang berpartisipasi dalam program ini. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa penambahan jumlah sekolah akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan tahun ini.

"40 sekolah baru sampai tahun ajaran ini sampai bulan Juni. Terus nanti mulai bulan Juni, tambahannya ada 63 sekolah. Jadi totalnya 103 sekolah," ujar Nahdiana di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp 253,6 miliar untuk menyokong operasional program ini. Fokus utama penyaluran bantuan diarahkan ke wilayah kelurahan yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri agar pemerataan akses dapat terwujud.