Sejumlah senator dari Partai Republik dan sekutu politik mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membatalkan rencana pembentukan dana kompensasi kontoversial senilai 1,8 billion dolar AS.
Gugatan hukum dan penolakan internal yang intens membuat program bernama dana anti-persenjataan tersebut kini berada dalam posisi mandek, seperti dilansir dari laporan CNN dan Wall Street Journal pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Dana tersebut awalnya dirancang untuk memberikan ganti rugi bagi pihak-hari yang mengeklaim telah menjadi korban penargetan yang salah oleh Departemen Kehakiman AS selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden.
Namun, program ini memicu kontroversi besar karena dianggap dapat digunakan untuk mendanai sekutu-sekutu politik Trump, termasuk para pelaku penyerangan polisi dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021.
Penolakan keras datang dari internal partai sendiri, termasuk dari Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan awal terkait rencana pembentukan dana masif tersebut.
"would have been nice" kata John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat.
Kritik tajam yang lebih terbuka juga dilontarkan oleh rekan separtainya yang menilai kebijakan pengadaan dana ganti rugi tersebut tidak memiliki dasar moral yang tepat.
"So the nation’s top law enforcement official is asking for a slush fund to pay people who assault cops? Utterly stupid, morally wrong — take your pick," kata Mitch McConnell, Senator Republik.
Selain penolakan politik di Capitol Hill, program ini juga menghadapi hambatan yudisial setelah dua hakim federal menjatuhkan putusan yang membekukan langkah pemerintah pada hari Jumat.
Hakim federal di Virginia menghentikan sementara rencana peluncuran dana ini dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, sementara hakim lain memerintahkan Trump merespons tuduhan penipuan pengadilan.
Lembaga hukum Democracy Forward yang mewakili penggugat menyatakan dukungannya atas keputusan cepat yang diambil oleh pihak pengadilan federal untuk menahan pergerakan dana tersebut.
"really pleased to see that the judge sees the urgency in this." kata Skye Perryman, Presiden dan CEO Democracy Forward.
Perryman menambahkan bahwa perintah hakim telah memberikan kejelasan hukum yang sangat penting bagi para penggugat sebelum kasus ini masuk ke persidangan utama.
"It’s helpful that the judge saw the urgency and made it clear … by ordering that the administration not move anything from the fund, put money in the fund, pay payments out of the fund, until the court can hear the merits of our case," kata Skye Perryman, Presiden dan CEO Democracy Forward.
Kontroversi ini diperkirakan akan terus mengganggu jalannya pembahasan legislasi mengenai prioritas imigrasi yang diajukan pemerintah saat para anggota dewan kembali ke Capitol Hill minggu depan.
