Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik diplomat senior Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi dan anggaran kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada Senin (1/6/2026).
Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan dinas yang melewati batas anggaran negara akan ditanggung langsung menggunakan dana pribadi Presiden. Di samping itu, pemerintah juga telah memangkas jumlah anggota delegasi negara yang mendampingi Presiden hingga di bawah 50 persen, dari yang sebelumnya mencapai 120 orang kini dibatasi menjadi 50 sampai 60 orang saja.
Melalui sebuah rekaman video, tanggapan resmi dikeluarkan oleh pihak Istana untuk mengklarifikasi poin-poin yang sebelumnya diunggah oleh Dino Patti Djalal di media sosial.
"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Dino menyoroti pembengkakan anggaran negara karena perjalanan luar negeri kepala negara membutuhkan biaya logistik, pengamanan, tim pendahulu, hingga akomodasi yang sangat besar. Berdasarkan pemantauannya, satu rangkaian kunjungan tersebut dapat menghabiskan anggaran hingga puluhan atau ratusan miliar rupiah di tengah situasi pelemahan nilai tukar rupiah.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mencatat bahwa Presiden menghabiskan satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri, dengan total sekitar 49 kunjungan ke 28 negara dalam waktu 19 bulan pemerintahan.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Sebagai langkah efisiensi, Dino mengusulkan lima rekomendasi, termasuk memperbanyak koordinasi jarak jauh atau konferensi video dengan para pemimpin dunia serta mengoptimalkan pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional.
"Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom atau telepon," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Ia mencontohkan langkah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang intens berkomunikasi lewat telepon dengan Donald Trump tanpa harus melakukan kunjungan fisik. Poin kedua dari saran tersebut adalah meminta Presiden memaksimalkan kehadiran di forum multilateral untuk bertemu banyak kepala negara secara simultan.
"Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Dino menyayangkan adanya momen ketika Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu pertemuan bilateral di sidang PBB New York namun tidak mendapatkan respons dari pihak Indonesia.
"Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang merupakan pemimpin Barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons, entah kenapa," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Selanjutnya, Dino mendesak agar jadwal perjalanan kepresidenan direncanakan secara transparan dan diumumkan minimal seminggu sebelum keberangkatan demi asas akuntabilitas ke publik.
"Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu lah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Pada poin keempat, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menyarankan agar Prabowo meniru pola Presiden China Xi Jinping yang lebih fokus menerima kunjungan tamu negara di dalam negeri sepanjang tahun depan.
"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Terakhir, Dino menyarankan agar tugas-tugas diplomatik taktis diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri Sugiono secara mandiri tanpa harus selalu mendampingi Presiden sebagai rombongan inti.
"Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden, yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tutur Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Kritik tersebut juga menyoroti persepsi publik domestik serta ulasan media asing seperti The Economist yang mengkritik efisiensi diplomasi pemerintah.
"Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri," sebut Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Menanggapi poin-poin keberatan yang diutarakan Dino, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan terstruktur tersebut namun meminta agar proses diplomasi tidak disalahartikan.
"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Pemerintah menyatakan bahwa seluruh agenda luar negeri, seperti kunjungan ke Prancis pada akhir Mei 2026, didasarkan pada skala prioritas matang bersama Menlu Sugiono dan menghasilkan kesepakatan strategis yang konkret bagi Indonesia.
"Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelas Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Teddy menambahkan bahwa kepastian mengenai efisiensi jumlah rombongan kepresidenan saat ini membuktikan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan anggaran negara.
"Saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Kunjungan ke Prancis tersebut menghasilkan kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS di sektor energi dan pertahanan, termasuk komitmen pengadaan kapal selam Scorpene serta peningkatan status Kemitraan Strategis Komprehensif antara Jakarta dan Paris.
