Sindikat kejahatan internasional mulai memindahkan infrastruktur digital dan pusat operasional mereka dari kawasan Indochina ke wilayah Indonesia sejak Mei 2026. Pergeseran ini terdeteksi setelah aparat kepolisian melakukan serangkaian penggerebekan besar di Jakarta serta berbagai kota strategis lainnya di tanah air.
Dilansir dari Suara, migrasi besar-besaran ini dipicu oleh pengetatan regulasi dan operasi keamanan agresif di negara-negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar. Kondisi tersebut memaksa para pelaku kejahatan mencari lokasi baru dengan menyewa gedung perkantoran di Indonesia guna menyamarkan aktivitas ilegal mereka.
Sekretaris National Central Bureau (NCB) Hubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan bahwa wilayah yang selama ini menjadi sarang peladen global kini sudah tidak lagi kondusif. Penertiban dilakukan secara masif oleh otoritas setempat untuk membersihkan citra internasional negara-negara tersebut.
"Rekan-rekan tahu Sihanoukville, Mae Sot, Poipet, rekan-rekan tahu Myawaddy, rekan-rekan tahu Bavet, rekan-rekan tahu poipet, di sanalah tempat server-server yang tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia," ungkap Untung Widyatmoko dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (9/5/2026).
Pihak kepolisian menyatakan bahwa pola pergeseran ini telah masuk dalam radar prediksi tim penyidik. Langkah proaktif telah diambil dengan melakukan pengungkapan kasus serupa di Batam serta kota-kota besar lain di Jawa dan Bali.
"Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia sebagaimana yang saya sampaikan kemarin saat kami di Batam mengungkap hal yang sama bahwa pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring baik itu scamming, yang terdiri atas love scam, investasi online termasuk perjudian online," tutur Untung.
Polri telah memetakan sejumlah titik pengungkapan mulai dari Surabaya, Denpasar, hingga wilayah Jawa Barat seperti Sukabumi dan Bogor. Fokus utama pengamanan kini diarahkan pada pencegahan eksodus infrastruktur kejahatan digital tersebut ke dalam negeri.
"Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Sebagai yang kita ketahui sudah dilakukan berbagai upaya penangkapan dan pengungkapan mulai dari Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi dan Bogor," jelas Untung.
Salah satu bukti nyata pergeseran ini adalah penangkapan 321 warga negara asing (WNA) di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Gedung tersebut diketahui mengelola sekitar 75 situs terlarang dengan sistem keamanan yang tertutup.
"Dan hari ini 321 WNA ada di Jakarta, ada di Hayam Wuruk. Jika rekan-rekan melihat, situasi tempat ini, situasi gedung ini memang dari luar sangat tidak diduga bahwa di dalamnya terdapat aktivitas tindak pidana dalam hal ini adalah gambling online," ujar Untung.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Polri melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan ketat diberlakukan bagi individu yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam daftar risiko tinggi kejahatan digital.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Dirjen Imigrasi bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI, dapat kita antisipasi. Terutama negara yang sudah disebutkan Pak Dirtipiddum tadi, di mana warga dari negara tersebut diindikasikan memiliki jejak digital untuk melakukan kejahatan transnational crime secara digital," pungkas Untung.
