Sebanyak 252 siswa dari tiga sekolah dasar di Cakung, Jakarta Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (8/5/2026). Insiden yang menimpa pelajar di SDN Cakung Timur 01, SDN Ujung Menteng 02, dan SDN Ujung Menteng 03 ini kini dalam penanganan otoritas terkait.
Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan bahwa ratusan laporan masuk dari orang tua murid yang anaknya mengalami gejala medis. Dilansir dari Megapolitan, mayoritas korban sempat mengakses fasilitas kesehatan guna mendapatkan pertolongan pertama atas keluhan yang dirasakan pascakonsumsi makanan tersebut.
"Dinkes bersama Disdik mendata dari orangtua yang melaporkan anaknya bergejala. Ada 252 yang melaporkan, yang berikut mengakses Faskes sejumlah 188 dan yang dirawat hingga hari ini ada 26," ungkap Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.
Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi terkini para siswa diberikan oleh pihak dinas kesehatan. Ani menyatakan bahwa sebagian besar korban merupakan pasien rawat jalan yang kondisinya sudah mulai stabil sehingga diizinkan pulang dari pusat kesehatan masyarakat.
"Pasien yang mengakses puskesmas adalah pasien rawat jalan, jadi sudah tidak ada pasien sekarang," kata Ani.
Menu makanan yang disediakan oleh unit penyedia SPPG Pulogebang tersebut terdiri dari bakmi Jawa, pangsit tahu, semangka, kecambah rebus, timun, dan tomat. Dugaan sementara mengarah pada salah satu komponen lauk yang terasa tidak segar saat disantap oleh para siswa.
"Diduga dari pangsit isi tahu, karena rasanya masam. Pemeriksaan laboratorium baru keluar paling cepat Selasa depan," jelas Ani.
Para korban yang membutuhkan penanganan intensif telah dirujuk ke tujuh rumah sakit berbeda, termasuk RS Citra Harapan Bekasi dan RS Ananda. Dinas Kesehatan juga telah mengambil langkah evaluasi terhadap pihak penyedia jasa makanan yang baru beroperasi selama beberapa bulan terakhir.
"Bentuk Pembinaan dan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan bagi penjamah makanannya dan penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)," jelasnya.
Penyedia makanan diketahui masih dalam masa transisi untuk melengkapi izin administrasi dan standar higienis sesuai peraturan yang berlaku. Investigasi lingkungan telah dilakukan guna memastikan standar pengolahan makanan diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Dari catatan kami, SPPG ini mulai operasional 31 Maret 2026 dan berdasarkan peraturan Kepala BGN, mereka diberikan waktu tiga bulan untuk memiliki SLHS. IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) sudah dilakukan dan saat ini SPPG dalam proses perbaikan dan pelatihan bagi penjamah makanannya," ungkapnya.
