Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario darurat berupa petunjuk pelaksanaan teknis guna mengantisipasi potensi krisis energi global yang dilaporkan pada Selasa (12/5/2026). Langkah antisipasi ini tetap disiapkan meskipun indeks ketahanan energi nasional saat ini dinilai masih berada dalam kategori aman.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa regulasi mengenai tata cara penanggulangan kondisi darurat sudah tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2016. Dilansir dari Money, regulasi tersebut menjadi landasan hukum utama jika terjadi gejolak pasokan energi di masa mendatang.
"Jadi apapun yang terjadi, kita sudah mempunyai juklaknya (petunjuk pelaksanaan) apa yang mesti dilakukan apabila itu sampai ke titik itu," kata Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Satya menambahkan bahwa posisi Indonesia saat ini cukup kuat dengan skor indeks ketahanan mencapai 7,13 dari skala 10. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan energi di dalam negeri masih jauh di atas ambang batas kritis yang mengkhawatirkan.
"Kita di dalam memanage ataupun memelihara daripada cadangan energi nasional kita masih cukup baik, bahkan di dalam indeks ketahanan tadi kita sebutkan Indonesia sekitar 7,13 dalam skala 10, berarti kita masih tahan," kata Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Meski cadangan mencukupi, pemerintah tetap mendorong upaya penghematan konsumsi energi di seluruh lapisan masyarakat. Penemuan cadangan migas baru di wilayah Sulawesi dan Kalimantan Timur diharapkan menjadi momentum penting untuk memangkas angka impor energi secara bertahap.
"Nah ini langkah-langkah ini yang menurut saya perlu kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan," kata Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah melaporkan kondisi terkini stok migas kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Bahlil menjamin bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tetap terjaga di atas standar minimum nasional.
"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insyaallah tidak ada masalah," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain membahas ketahanan stok, pertemuan tersebut juga menyinggung perihal evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan hutan. Presiden memberikan instruksi khusus agar dilakukan peninjauan terhadap perizinan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau ga salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
