Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026), guna melaporkan langkah strategis pasca-kecelakaan maut kereta api di Stasiun Bekasi Timur.
Pemerintah kini tengah memetakan 76 titik perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera yang mendesak untuk segera dipasangi palang pintu, dibangun jalan layang (flyover), maupun terowongan bawah tanah (underpass).
Langkah taktis ini diambil menyusul insiden tabrakan antara KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin malam, 27 April 2026, yang menelan 106 korban termasuk 16 jiwa meninggal dunia.
"Tentu tadi ada kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya, pasca terjadinya kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Selain penanganan fisik pada perlintasan, AHY menegaskan rencana pemerintah untuk menutup titik-titik rawan serta melakukan modernisasi pada infrastruktur pendukung keselamatan perjalanan kereta.
"Dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," ucap Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Integrasi antarwilayah melalui sistem transportasi yang aman menjadi target jangka panjang pemerintah dalam mendorong akselerasi ekonomi nasional.
"Jadi, semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan dan pada akhirnya konektivitas antarwilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya," imbuh Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Sebagai bagian dari evaluasi total, pemerintah juga sedang mengkaji pengembangan jalur kereta ganda ganda atau double-double-track (DDT) guna meminimalisir risiko serupa di masa depan.
"Yang jelas kita sedang memikirkan pengembangan DDT tersebut," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kementerian Perhubungan bersama PT KAI akan memimpin evaluasi sistem perkeretaapian ini, termasuk mempertimbangkan pembukaan kembali rel-rel yang sudah lama tidak beroperasi.
"Tetapi, tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik eksisting maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ucap Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dukungan terhadap pemisahan jalur operasional juga datang dari legislatif melalui Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang menekankan pentingnya penyelesaian proyek DDT Jakarta-Cikarang.
“Pemisahan jalur operasional harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek DDT Jakarta–Cikarang tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” kata Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Andi menambahkan bahwa kepadatan jalur di kawasan perkotaan memerlukan sistem keamanan yang mampu mendeteksi serta mengisolasi risiko secara dini agar gangguan tidak berdampak fatal.
“Perlintasan sebidang harus segera dibenahi. Persoalan seperti ini masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ucap Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
