Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan hewan kurban dan stok pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penegasan ini disampaikan pada Rabu (13/5/2026) guna merespons kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pangan dan ternak di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan kedaulatan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Nasional, data menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 melonjak menjadi 34,69 juta ton, sementara cadangan pemerintah mencatat rekor tertinggi sebesar 5,29 juta ton.
"Ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging sapi atau kerbau cukup aman dan terkendali," ujar Agung Suganda, Dirjen PKH Kementan.
Agung merinci bahwa beberapa komoditas seperti telur ayam, daging ayam, dan bawang merah saat ini mengalami surplus produksi. Kelebihan pasokan tersebut bahkan telah memungkinkan Indonesia untuk melakukan ekspor ke pasar internasional.
"Terdapat surplus sekitar 891.320 ekor sehingga secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali," tegas Agung Suganda, Dirjen PKH Kementan.
Total potensi ketersediaan hewan kurban di seluruh Indonesia tercatat mencapai 3.246.790 ekor, jauh melampaui angka kebutuhan yang diperkirakan sebesar 2.355.470 ekor. Data pemerintah menunjukkan proyeksi peningkatan permintaan hewan kurban sebesar 3,82 persen atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan tahun lalu.
Secara mendetail, stok sapi tersedia sebanyak 859.268 ekor untuk kebutuhan 791.452 ekor, sementara kerbau memiliki surplus 21.038 ekor dari total ketersediaan 33.952 ekor. Untuk ternak kecil, ketersediaan kambing mencapai 1,4 juta ekor dengan surplus 332.861 ekor, sedangkan domba surplus 469.604 ekor dari total pasokan 935.690 ekor.
"Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali," pungkas Agung Suganda, Dirjen PKH Kementan.
