Pemilik jenama sepatu lokal Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, mengklarifikasi bahwa perusahaannya tidak terlibat dalam proyek pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026 yang diinisiasi Kementerian Sosial RI. Pernyataan ini muncul setelah foto produk mereka viral di media sosial X dan dikaitkan dengan nilai anggaran fantastis.
Klarifikasi tersebut dilakukan guna meluruskan narasi yang membandingkan harga asli produk dengan isu anggaran pengadaan sebesar Rp27,5 miliar atau sekitar Rp700.000 per pasang. Dilansir dari Suara, polemik ini bermula dari unggahan foto tahun 2025 yang memperlihatkan pejabat negara sedang memakaikan sepatu merek tersebut kepada siswa.
Reynaldi Kurniawan Daud melalui akun media sosial pribadinya memberikan penjelasan mendetail mengenai posisi jenama asal Surabaya tersebut di tengah perbincangan publik.
"Hari ini nama Stradenine mendadak ramai diperbincangkan terkait berita yang beredar. Maka dari itu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan," tulis Reynaldi Kurniawan Daud, Owner Stradenine.
Reynaldi membenarkan bahwa sepatu dalam foto yang beredar adalah koleksi miliknya, namun ia menegaskan terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antara harga pasar dan nilai anggaran yang dirumorkan. Produk tersebut sebenarnya dijual seharga Rp179.900, jauh di bawah angka Rp700.000 yang ramai diperdebatkan netizen.
"Dan semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang," tulis Reynaldi Kurniawan Daud, Owner Stradenine.
Pihak manajemen memastikan bahwa mereka tidak pernah menerima pesanan atau mengetahui rincian proyek pemerintah tersebut secara langsung. Fokus perusahaan tetap pada penyediaan alas kaki berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut menanggapi riuhnya pembicaraan mengenai anggaran pengadaan sepatu yang dinilai tidak wajar tersebut. Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat akan melewati prosedur resmi yang berlaku di pemerintahan.
"Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," beber Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Menurut penegasan Menteri Sosial, nilai akhir pengadaan sangat bergantung pada hasil lelang terbuka yang transparan. Mekanisme ini memungkinkan harga akhir menjadi lebih rendah dibandingkan dengan estimasi perencanaan awal proyek tersebut.
