Brand sepatu lokal Stradenine memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menghubungkan nama mereka dengan proyek pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
Isu ini memicu polemik setelah muncul informasi mengenai anggaran proyek yang mencapai Rp27 miliar dengan estimasi harga sepatu sebesar Rp700.000 per pasang.
Sebagaimana dilansir dari Suara, sorotan publik menguat setelah sebuah foto lama yang memperlihatkan mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, kembali beredar di media sosial.
Dalam dokumentasi tersebut, Khofifah tampak sedang memakaikan sepatu kepada seorang siswa, yang kemudian diklaim netizen sebagai produk keluaran Stradenine.
Menanggapi spekulasi yang kian meluas, manajemen Stradenine memberikan penjelasan melalui akun Instagram resmi mereka untuk meluruskan persepsi masyarakat.
"Hari ini nama kami mendadak ramai diperbincangkan. Kami perlu meluruskan," tulis pihak Stradenine.
Perusahaan membenarkan bahwa foto yang viral tersebut adalah dokumentasi lama yang pernah digunakan untuk kepentingan promosi merek mereka di masa lalu.
Namun, Stradenine menegaskan terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antara data di lapangan dengan narasi proyek yang beredar.
Harga asli sepatu yang terlihat dalam foto tersebut diketahui sebesar Rp179.900, bukan Rp700.000 sebagaimana angka yang diperdebatkan publik dalam rencana anggaran.
Penegasan Tidak Terlibat Proyek Kemensos
Pihak brand menyatakan secara tegas bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kaitan struktural maupun komersial dengan proyek pengadaan sepatu milik pemerintah tersebut.
Stradenine mengaku tidak mengetahui rincian program Sekolah Rakyat dan tidak pernah menerima pesanan barang dalam volume besar untuk keperluan tersebut.
"Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan," jelas mereka.
Melalui pernyataan tertulisnya, Stradenine juga mengapresiasi masyarakat yang telah kritis dan memberikan perhatian terhadap isu transparansi ini.
Di sisi lain, pihak Kementerian Sosial sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang yang dipersoalkan publik belum menjadi keputusan final dalam perencanaan anggaran mereka.
