Angkatan Bersenjata Sudan menuduh Etiopia dan Uni Emirat Arab terlibat dalam serangan pesawat nirawak yang menargetkan Bandara Internasional Khartoum pada Senin (4/5/2026). Serangan ini mengakhiri masa tenang di ibu kota Sudan setelah tiga tahun terjebak dalam perang saudara antara militer dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Kementerian Luar Negeri Etiopia segera membantah tuduhan tersebut pada Selasa (5/5/2026). Selain menolak keterlibatan, pihak Etiopia justru balik menuduh militer Sudan mendukung aktor musuh dan melanggar integritas teritorial mereka.
"unbegründeten Anschuldigungen" kata Kementerian Luar Negeri Etiopia dalam pernyataan resmi dilansir dari Reuters.
Hingga kini, Uni Emirat Arab belum memberikan tanggapan atas tuduhan yang muncul sejak Senin malam tersebut. Pemerintah Sudan berulang kali menuding negara Teluk itu mendukung RSF sejak perang pecah pada 2023, meski tuduhan tersebut selalu dibantah.
Militer Sudan menyatakan memiliki bukti bahwa serangan di beberapa negara bagian sejak 1 Maret diluncurkan dari Bandara Bahir Dar di Etiopia. Juru bicara militer merujuk pada data dari drone yang ditembak jatuh pada pertengahan Maret yang menunjukkan koneksi ke bandara tersebut dan Uni Emirat Arab.
"Was Äthiopien und die VAE getan haben, ist eine direkte Aggression gegen den Sudan und wird nicht stillschweigend hingenommen" tegas Brigadir Jenderal Asim Awad Abdelwahab, Juru Bicara Angkatan Darat.
Abdelwahab menambahkan bahwa militer menghubungkan drone lain yang diluncurkan dari bandara yang sama dengan serangan pada hari Senin. Meskipun serangan menargetkan bandara, Kementerian Informasi Sudan melaporkan tidak ada korban luka maupun kerusakan material, sehingga operasional bandara dapat segera dilanjutkan.
Serangan drone ini juga dilaporkan menghantam wilayah Omdurman, al-Ubayyid, dan Kenana selama akhir pekan lalu. Di Omdurman selatan, sebuah bus sipil terkena serangan pada Sabtu yang menewaskan lima orang menurut laporan kelompok aktivis Emergency Lawyers.
Konflik di Sudan bermula dari perselisihan antara RSF dan militer terkait rencana integrasi pasukan dan transisi menuju demokrasi. PBB mencatat perang ini telah memicu bencana kemanusiaan terburuk di dunia dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dan ratusan ribu jiwa melayang akibat kekerasan serta kelaparan.
