Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menemui mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/5/2026) untuk membahas keberlanjutan sektor pertanian nasional. Pertemuan tersebut fokus pada laporan capaian ketahanan pangan dan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan.
Pencapaian swasembada pangan menjadi poin utama yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Dilansir dari Money, pemerintah saat ini berkomitmen untuk meneruskan tren positif di sektor agraris guna memastikan kemandirian pangan tetap terjaga di masa depan.
"Saya juga melaporkan ke Pak Jokowi bahwa swasembada telah kita raih di tahun 2025 dan akan kita teruskan," kata Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian.
Keberhasilan swasembada tersebut diklaim sebagai dampak dari kebijakan penghentian impor beras. Sudaryono menjelaskan bahwa langkah ini berbanding lurus dengan peningkatan standar hidup para petani di berbagai daerah.
Selain penghentian impor, pemerintah melakukan intervensi ekonomi dengan menetapkan harga gabah pada level Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan harga ini diambil untuk memperkuat nilai ekonomi di tingkat produsen serta memberikan jaminan keuntungan yang lebih baik bagi petani.
Sektor input pertanian juga mendapat perhatian melalui penyediaan pupuk dengan skema diskon mencapai 20 persen. Langkah ini diambil guna memastikan ketersediaan nutrisi tanaman tetap terjangkau oleh para petani selama masa tanam berlangsung.
Dukungan infrastruktur pengairan dan sistem pembelian hasil panen yang kompetitif turut menjadi faktor pendorong produktivitas. Hal ini dinilai mampu menumbuhkan rasa optimisme di kalangan petani untuk terus berkontribusi pada produksi pangan nasional secara maksimal.
Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Kementerian Pertanian untuk menyerap pengalaman dari kepemimpinan sebelumnya. Sudaryono memandang bahwa perspektif dari Joko Widodo tetap relevan dalam menavigasi program pembangunan di sektor pangan yang sedang berjalan.
Sinergi antar-lini pemerintahan ditekankan sebagai kunci agar setiap program memberi manfaat nyata bagi publik. Koordinasi yang kuat diharapkan mampu mengoptimalkan jalannya pembangunan nasional secara menyeluruh.
