Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat melaporkan Satuan Pelayanan Program Gizi Wijaya Kusuma di Grogol Petamburan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Temuan ini terungkap pada Selasa (12/5/2026) setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur Makan Bergizi Gratis tersebut.
Dapur SPPG Wijaya Kusuma menjadi sorotan usai dinilai kotor dan ditemukan banyak belatung di area sekitar lingkungan operasionalnya. Dilansir dari Megapolitan, fasilitas pengolahan makanan ini diketahui merupakan salah satu dari dua lokasi yang mendapat teguran keras dari pihak Istana.
Kepala Sudinkes Jakarta Barat, dr. Sahruna, mengonfirmasi bahwa izin operasional terkait kesehatan tersebut memang belum diajukan oleh pengelola. Hal ini disebabkan karena unit layanan tersebut baru saja memulai kegiatannya dalam hitungan bulan.
"Jadi SPPG Wijaya Kusuma Grogol Petamburan itu SPPG baru beroperasi sejak 5 Maret 2026 kalau sesuai SK dari BGN (Badan Gizi Nasional) ya, dia belum mengajukan SLHS karena memang masih baru," ungkap Sahruna, Kepala Sudinkes Jakarta Barat.
Kondisi ini berbeda dengan SPPG Sukabumi Utara di Kebon Jeruk yang dilaporkan telah memiliki dokumen kesehatan lengkap. Lokasi kedua tersebut sudah menjalankan operasional distribusi makanan sejak 25 November 2025 lalu.
Mengenai keberadaan larva atau belatung di lokasi sidak, dr. Sahruna memberikan klarifikasi bahwa temuan tersebut berada di titik pembuangan sisa. Ia memastikan titik temuan bukan berada pada wadah atau sajian pangan yang dikirimkan ke sekolah-sekolah.
"Sementara ini saya masih koordinasi dulu," kata Sahruna.
Pihak Dinas Kesehatan menekankan bahwa pemeliharaan kebersihan bangunan sepenuhnya menjadi kewajiban pihak pengelola teknis di lapangan. Pengawasan pemerintah daerah fokus pada standar keamanan konsumsi serta kondisi kesehatan para pengolah makanan.
"Tapi intinya, kalau soal kebersihan area SPPG, itu seharusnya jadi perhatian pengelola SPPG. Kalau tupoksi dari Dinkes dan jajaran itu fokus di makanan dan penjamah makanannya," ucap Sahruna.
Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap empat elemen utama, meliputi inspeksi lingkungan, pelatihan sanitasi bagi staf, surat kesehatan personel, serta uji laboratorium pada sampel air dan makanan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman memberikan peringatan tegas terhadap standar operasional yang dinilai buruk.
"Ya segera saya sarankan kepada MBG, BGN ya, untuk segera ditutup saja. Ini kan belatung di mana-mana coba perhatikan. Ini sangat dekat sekali, ya, kalau enggak segera dikasih waktu. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, dalam waktu dekat segera akan ditutup aja saya sampaikan demikian," ujar Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Dudung menyoroti risiko kesehatan serius yang mungkin timbul jika manajemen dapur tidak segera berbenah. Ia mengingatkan agar keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program pemerintah ini tidak diabaikan.
"Jangan menganggap gampang ya. Nanti suatu ketika terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Nah ini yang tidak kita inginkan," katanya Dudung.
Dalam tinjauannya, KSP juga menemukan masalah pada sistem pengolahan limbah serta tata ruang penyimpanan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Pemisahan bahan makanan basah dan kering serta area pencucian belum memenuhi standar higienitas yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
"Tadi IPAL-nya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian beberapa tempat pencucian, kemudian ruangan yang begitu panas, antara dapur kering, penyimpanan yang kering, gudang basah dengan gudang kering juga itu jadi satu dengan AC-nya satu. Dan pencucian nabati dan hewani itu harus terpisah, tidak boleh jadi satu," tukas Dudung.
