Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendesak kelompok BRICS untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas serta perdamaian dunia melalui penegakan hukum internasional yang adil. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, India, pada Kamis (14/5/2026).
Indonesia menuntut BRICS agar mampu menjadi pelopor kepemimpinan global yang bebas dari standar ganda. Dilansir dari Nasional, posisi Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong blok ekonomi ini sebagai kekuatan yang memberikan solusi konkret bagi tantangan dunia saat ini.
"Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi," tulis keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menyuarakan dukungan penuh bagi kedaulatan Palestina melalui mekanisme Solusi Dua Negara. Selain isu geopolitik Timur Tengah, Sugiono memberikan perhatian khusus pada insiden yang menewaskan empat personel penjaga perdamaian (Peacekeepers) asal Indonesia yang sedang bertugas di bawah misi UNIFIL.
"Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan," tulis keterangan resmi tersebut.
Menteri Luar Negeri RI tersebut selanjutnya menuntut adanya tanggung jawab penuh dari pihak-pihak terkait atas gugurnya para personel PBB tersebut. Sugiono juga memaparkan visi Indonesia mengenai perlunya transformasi tata kelola global, termasuk mendesak reformasi sistem perdagangan dunia di bawah WTO agar tetap inklusif dan tidak diskriminatif.
“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan”, imbuh Sugiono.
Pertemuan tahun ini berlangsung di bawah keketuaan India yang mengusung tema ketahanan, inovasi, serta keberlanjutan. Memasuki tahun kedua keanggotaannya, Indonesia menyatakan komitmen untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) dan saat ini tengah merampungkan proses internal organisasi.
"Keanggotaan Indonesia pada BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat serta kerja sama konkret bagi Indonesia," lanjut keterangan Kemlu RI.
Pemerintah Indonesia memproyeksikan forum ini sebagai sarana penguatan kolaborasi strategis di berbagai bidang utama. Sektor-sektor yang menjadi fokus meliputi ketahanan kesehatan, transisi energi, penanganan perubahan iklim, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemitraan internasional.
