Pemerintah Taiwan memperkuat penanganan polusi mikroplastik lewat strategi "darat-laut" melalui pengelolaan lima bidang utama dari hulu hingga hilir demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti dilansir dari Lestari pada Rabu (13/5/2026).
Dewan Urusan Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup Taiwan memfokuskan strategi ini pada pengurangan polusi di sumbernya, pemantauan ilmiah, daur ulang, pembersihan sampah laut, serta kerja sama internasional. Langkah taktis ini diambil demi menjaga kelestarian perairan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat industri kepulauan tersebut.
Menteri Dewan Urusan Kelautan Kuan Bi-ling menjelaskan bahwa lautan adalah aset alam Taiwan yang paling berharga dan fondasi penting bagi mata pencaharian dan industri. Pemerintah setempat telah menjalankan survei pengambilan sampel di muara sungai besar sejak 2020 untuk menyusun basis data dasar selama enam tahun.
Data pemantauan menunjukkan konsentrasi mikroplastik di permukaan air Taiwan berkisar dari tingkat tidak terdeteksi hingga 2,28 partikel per meter kubik, yang didominasi oleh jenis fragmen plastik polietilena (PE), polipropilena (PP), dan polistirena (PS). Sebagian besar partikel ini berasal dari kerusakan sampah plastik besar akibat paparan sinar matahari dan cuaca.
Upaya pembersihan juga melibatkan elemen masyarakat melalui program "Armada Lingkungan" yang diikuti 6.665 kapal penangkap ikan serta 6.089 penyelam sukarelawan sejak 2020 hingga 2025. Kolaborasi bersama 19 pemerintah daerah pesisir tersebut berhasil mengangkut lebih dari 19.000 ton sampah dari kawasan lautan dan garis pantai.
Kuan Bi-ling memperingatkan bahaya sebaran partikel ini yang mampu berpindah melewati batas negara melalui udara serta bersumber dari aktivitas domestik harian seperti air limbah cucian baju. Berbagai penelitian global bahkan telah mendeteksi keberadaan mikroplastik di dalam air hujan, salju Kutub Utara, endapan laut dalam, hingga darah dan plasenta manusia.
"Untuk mengelola lautan, kita tidak bisa hanya fokus pada laut saja. Kita juga harus bekerja keras membenahi sistem yang ada di daratan," ujar Kuan Bi-ling, Menteri Dewan Urusan Kelautan.
Otoritas terkait menegaskan komitmen Taiwan untuk tetap menyelaraskan kebijakan dengan prinsip Perjanjian Plastik Global meskipun wilayah ini bukan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah penyesuaian dilakukan melalui penerapan manajemen plastik menyeluruh serta pembagian data pemantauan ke tingkat internasional.
