Pemerintah Taiwan tetap mempertahankan sikap terkait kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya. Sikap ini muncul setelah adanya peringatan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar Taipei tidak mendeklarasikan kemerdekaan resmi.
Donald Trump menyampaikan peringatan tersebut setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping. Seperti dilansir dari Kompas, posisi Washington hingga kini tetap mengikuti kebijakan Satu China dan tidak mendukung kemerdekaan resmi bagi Taiwan.
Sebelumnya, Presiden Taiwan Lai Ching-te sudah menyatakan bahwa wilayahnya tidak memiliki urgensi untuk mengumumkan kemerdekaan. Ia menekankan bahwa negara tersebut secara mendasar telah memandang dirinya sebagai sebuah entitas yang berdaulat.
Juru Bicara Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, pada Sabtu (16/5/2026), memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa status Taiwan sebagai negara demokratis yang berdaulat dan merdeka sudah jelas dengan sendirinya.
Kendati demikian, Karen Kuo memastikan bahwa Taipei tetap berkomitmen menjaga status quo dalam hubungan dengan Beijing. Hal ini berarti Taiwan tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan ataupun memilih untuk bersatu dengan China.
Mayoritas warga Taiwan sendiri menganggap diri mereka sebagai bagian dari wilayah yang terpisah. Meski begitu, sebagian besar dari mereka tetap memilih untuk mempertahankan kondisi hubungan bilateral yang ada saat ini.
Di sisi lain, Beijing secara konsisten mengeklaim wilayah pulau tersebut sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Bahkan, Presiden China Xi Jinping menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih Taiwan dengan menggunakan opsi militer jika diperlukan.
