Sejumlah pembuat kebijakan di Taiwan mengusulkan revisi aturan polusi udara yang lebih ketat, termasuk ancaman penutupan operasional pabrik jika proses peninjauan izin mengalami keterlambatan. Usulan yang diajukan oleh partai oposisi KMT dan TPP ini bertujuan memperpendek masa berlaku izin polusi udara guna meningkatkan pengawasan lingkungan.
Rencana perubahan regulasi ini mewajibkan pemerintah menyelesaikan tinjauan perpanjangan izin dalam kurun waktu dua bulan saja. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Lestari pada Senin (4/5/2026), draf tersebut mengatur bahwa pengelola pabrik wajib menghentikan operasional mereka secara total apabila batas waktu keputusan dari pemerintah terlampaui.
Langkah ini merupakan pergeseran signifikan dari aturan saat ini yang memberikan masa berlaku izin selama tiga hingga lima tahun. Selain itu, otoritas daerah nantinya akan memiliki wewenang lebih besar untuk membatasi penggunaan bahan bakar tertentu atau mengubah syarat izin demi melindungi kesehatan masyarakat di wilayah mereka.
Anggota dewan dari partai Kuomintang (KMT), Lo Ting-wei, memberikan penjelasan mengenai urgensi pemberian kontrol yang lebih kuat kepada pemerintah daerah. Pihaknya menilai sinkronisasi aturan antara pusat dan daerah sangat diperlukan dalam penanganan dampak lingkungan.
"Polusi udara dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, jadi pemerintah daerah harus punya wewenang untuk mengaturnya," kata Lo Ting-wei, Anggota Dewan KMT.
Lo Ting-wei menambahkan bahwa pengetatan ini sejalan dengan target nasional Taiwan untuk menghapus penggunaan batu bara secara total pada tahun 2028. Kelompok pendukung usulan ini memandang aturan lama terlalu melindungi korporasi karena membiarkan pabrik tetap beroperasi saat masa perpanjangan izin masih diproses.
"Polusi udara dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, jadi pemerintah daerah harus punya wewenang untuk mengaturnya," ujar Lo Ting-wei, Anggota Dewan KMT.
Namun, Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming memberikan peringatan keras terkait potensi gangguan layanan publik yang masif. Ia menyoroti bahwa mayoritas pemegang izin polusi saat ini justru berasal dari sektor layanan dasar yang krusial bagi masyarakat.
"Jika operasional harus berhenti saat pemeriksaan izin lebih dari dua bulan, hal ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari dan layanan publik," cetus Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup.
Menteri Peng mengkhawatirkan standar yang tidak seragam di tiap daerah akan memicu kebingungan bagi para pelaku usaha. Federasi Industri Nasional China turut memperingatkan risiko penutupan paksa terhadap 8.000 perusahaan yang dapat mengancam stabilitas energi nasional.
Di sisi lain, anggota dewan dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Lin Shu-fen, justru mengkritik pemerintah karena dianggap belum tegas menangani sumber polusi tertentu. Ia menyoroti adanya zat kimia berbahaya yang selama ini luput dari denda polusi lingkungan.
"Sudah 30 tahun biaya polusi ditarik, tapi zat-zat paling berbahaya penyebab ozon malah tidak pernah ditagih biayanya," tegas Lin Shu-fen, Anggota Dewan DPP.
Menanggapi perdebatan yang masih berlangsung antara pihak pemerintah, industri, dan aktivis lingkungan, para pembuat kebijakan memutuskan untuk menunda pembahasan aturan tersebut. Agenda selanjutnya adalah mengadakan sesi dengar pendapat yang dijadwalkan pada 14 Mei mendatang.
