Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengungkapkan bahwa para kepala daerah kini menghadapi beban tugas yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang disiarkan melalui kanal YouTube Bappenas RI pada Kamis (7/5/2026).
Dilansir dari Nasional, aspek geopolitik di Timur Tengah menjadi poin utama yang disoroti karena ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memberikan dampak langsung terhadap stabilitas di tingkat daerah.
"Ada tiga tantangan yang dihadapi oleh para kepala daerah hari ini," katanya Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Situasi global tersebut memaksa para pemimpin daerah untuk lebih waspada terhadap kondisi internasional yang memengaruhi efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Enggak pernah terjadi sebelumnya Bupati Wali Kota mantengin selat Hormus seperti hari ini, ingin tau ini kapan ini barang selesai," kata Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Kondisi ini sangat berbeda dengan tantangan masa lalu yang menurut Bima Arya cenderung hanya terbatas pada isu terorisme tanpa dampak langsung yang signifikan pada birokrasi daerah.
"Dampaknya adalah pada efisiensi kita dan sebagainya," ucap Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Persoalan kedua berkaitan dengan kewajiban menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan mandat mutlak dari pemerintah pusat. Program ini menjadi bagian dari Indikator Kerja Utama (KPI) yang menentukan penilaian performa kepemimpinan di daerah.
"ada kepala daerah yang semangat tapi ada kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh," kata Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Tantangan terakhir yang harus dihadapi adalah pemenuhan janji politik serta penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
"Ini hal yang sangat tidak mudah, sangat tidak mudah," tutur Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah mengupayakan langkah sinkronisasi agar seluruh mandat tersebut tetap berjalan beriringan tanpa mengabaikan aspirasi lokal warga.
"Dan dalam konteks hari ini tiga hal tadi sangat tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi inilah challenge kita hari ini," tandas Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
