Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau kondisi Sungai Ciliwung pada Kamis (07/05/2026) guna memastikan kelanjutan proyek normalisasi sepanjang 33 kilometer yang saat ini baru mencapai 52 persen atau sekitar 17 kilometer.
Masalah tumpukan sampah di bantaran sungai menjadi perhatian utama karena menghambat aliran air dan memperparah risiko banjir di Jakarta. Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane yang dilansir dari Kompas, target penyelesaian proyek kini mundur dari tahun 2027 ke tahun 2029 akibat berbagai kendala teknis dan non-teknis.
AHY menegaskan bahwa penanganan banjir ibu kota memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan seluruh wilayah dari hulu di Gunung Pangrango hingga ke hilir di Laut Jawa.
"Kalau tadi kita melihat kiri-kanan di 5 kilometer saja itu nampak sekali bahwa memang kiri-kanan itu sampah. Kalau asal buang sampah sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya bu Wamen, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah kini berupaya mengejar sisa pekerjaan sepanjang 16 kilometer dengan memfokuskan pengerjaan pada dua tahun mendatang agar normalisasi segera tuntas.
"Sisa 16 kilometer tadi, saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan yang melebar," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain masalah sampah, pendangkalan sungai menuntut adanya pengerukan sedimentasi setebal 20 hingga 50 sentimeter agar kapasitas tampung air dapat meningkat drastis sesuai rencana pelebaran sungai.
"Tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain, maka ini mundur, 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan, kami fokus dua tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ucap AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Rencana pelebaran badan sungai dari semula 15-25 meter menjadi 35-50 meter diproyeksikan mampu meningkatkan daya tampung debit air dari 200 meter kubik per detik menjadi 470 meter kubik per detik.
"Tadi lebarnya kurang lebih itu 15-25 meter, padahal itu hanya menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Ini 35-50 meter lebarnya sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik, kita lebarkan, bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua termasuk juga monitoring alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa hambatan utama yang memicu mundurnya jadwal adalah ketersediaan lahan yang harus dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja," ucap Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung telah mengalokasikan dana ratusan miliar rupiah untuk membebaskan puluhan bidang tanah di Kelurahan Cililitan dan Pengadegan guna mendukung proyek ini.
"Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono Anung, Gubernur Jakarta.
Kebutuhan anggaran untuk konstruksi fisik tanggul juga sangat besar, sebagaimana pernah disampaikan oleh otoritas pengelola wilayah sungai pada akhir tahun lalu.
"Untuk membangun tanggul 16 kilometer ini mungkin butuh Rp 1,2 triliun," kata David Partonggo Oloan Marpaung, Mantan Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane.
