Pemerintah menetapkan target ambisius untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat di Kalimantan Timur melalui renovasi 3.000 unit rumah pada tahun 2026. Langkah ini diwujudkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.
Dilansir dari Kompas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kenaikan kuota yang sangat signifikan. Pada tahun sebelumnya, jumlah hunian yang mendapatkan bantuan di wilayah ini hanya mencapai 655 unit saja.
Fokus utama pelaksanaan BSPS di Kota Balikpapan adalah untuk menekan angka backlog rumah tidak layak huni (RTLH). Peningkatan kuota ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pemukiman menjadi lebih layak bagi warga setempat.
Otoritas terkait memutuskan untuk mempercepat jadwal dimulainya pekerjaan fisik dari rencana awal 20 Mei 2026 menjadi 15 Mei 2026. Percepatan ini bertujuan agar seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu pada 15 Agustus 2026.
Guna memastikan teknis pengerjaan berjalan lancar, sebanyak 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) telah dikerahkan. Para fasilitator ini bertugas mendampingi masyarakat dalam proses renovasi secara swadaya di lapangan.
Rincian Penambahan Alokasi Dana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan turut bersinergi dengan menambah alokasi sebanyak 600 unit. Rinciannya terdiri dari 500 unit bantuan dari pihak provinsi dan 100 unit dari anggaran kota.
Selain dukungan daerah, Kementerian PKP juga menambah kuota bantuan sebanyak 700 unit tambahan melalui skema BSPS. Akumulasi dari berbagai sumber pendanaan ini menggenapkan total target bedah rumah di Kaltim menjadi 3.000 unit untuk tahun 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa langkah taktis ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan standar hidup rakyat di daerah.
"Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN," ujar Ara.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penekanan khusus pada pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menyukseskan agenda pembangunan perumahan nasional ini.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan," kata Tito.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengawal peningkatan kuota ini agar manfaatnya segera dirasakan oleh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
"Kami mendukung penuh program ini melalui penambahan kuota agar semakin banyak masyarakat Kaltim yang dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam peningkatan kualitas tempat tinggal," ujar Rudy.
Pemerintah optimis bahwa percepatan dan perluasan jangkauan BSPS di Kalimantan Timur akan memberikan perubahan nyata terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.
