Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi guna merespons kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026).
Dilansir dari Detik Finance, penegasan tersebut disampaikan oleh Teddy sekaligus untuk membeberkan tujuh pencapaian konkret dari hasil diplomasi yang telah dilakukan oleh Kepala Negara demi kepentingan nasional di tengah dinamika krisis global.
Pemerintah menyatakan bahwa perjalanan dinas luar negeri tersebut bernilai krusial untuk membangun kedekatan emosional antar-pemimpin dunia, bukan sekadar agenda seremonial.
"Jadi, salah besar kalau hanya dibilang gagah-gagahan, seremonial. Jadi, kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam satu setengah tahun terakhir ini," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Melalui penjelasan lebih lanjut, Teddy merinci beberapa hasil nyata seperti masuknya Indonesia ke dalam BRICS untuk mengamankan stok pangan serta harga BBM, serta pencapaian tarif 0% di Uni Eropa pada 2025 yang telah diurus selama belasan tahun.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun terakhir mencapai Rp 2.430 triliun, termasuk investasi Rp 575 triliun dari Korea Selatan dan Jepang.
"Kemudian yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa. Ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya, zaman presiden Prabowo tepatnya tahun 2025 lalu," tambah Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Keberhasilan lain yang dipaparkan meliputi kelancaran ibadah haji 2025 dan 2026, kepemilikan perkampungan haji di Arab Saudi, penguatan alat pertahanan negara, serta peran aktif Indonesia untuk membantu Palestina melalui pengiriman logistik udara, kapal rumah sakit, dan beasiswa pendidikan.
Pemerintah juga mengonfirmasi adanya pemulangan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat diamankan oleh pihak Israel di laut bebas pada minggu lalu melalui diplomasi senyap Kementerian Luar Negeri.
"Kemudian yang keenam presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop off logistic dari udara. Sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa. Kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat," terang Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Seluruh langkah diplomasi, baik yang dipublikasikan maupun tidak, diklaim sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Indonesia.
"Ingat, yang saya sampaikan adalah hasil konkrit nyata satu setengah tahun terakhir dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya itu yang utama," imbuh Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Sebelumnya, kritik tajam dilayangkan oleh Dino Patti Djalal yang menyoroti efisiensi anggaran negara di tengah kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Dino menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menghabiskan waktu 1 dari 6 hari masa jabatannya di luar negeri, yang dinilai memakan anggaran sangat besar untuk logistik dan delegasi pendamping.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
