Tim Pengawas Haji DPR RI mulai bertolak ke Madinah pada Sabtu, 16 Mei 2026, guna meninjau langsung kondisi fasilitas jemaah Indonesia yang dilaporkan mengalami kendala. Fokus pengawasan meliputi isu kelebihan kapasitas kamar hotel hingga kesiapan infrastruktur di Arafah.
Langkah ini diambil setelah adanya laporan mengenai pemondokan yang melebihi muatan di Madinah, sebagaimana dilansir dari Nasional. Delegasi pengawas yang terdiri dari 55 anggota DPR dan 41 tim pendukung ini akan membagi jadwal keberangkatan hingga 21 Mei 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan adanya temuan kamar yang seharusnya diisi empat orang namun justru ditempati oleh delapan hingga dua belas jemaah. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan jemaah karena keterbatasan fasilitas penunjang.
"Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan," kata Abdul Wachid.
Selain masalah kapasitas, tim juga menyoroti jarak penginapan yang disinyalir tidak sesuai dengan standar kesepakatan awal. Timwas menemukan indikasi adanya hotel jemaah yang berlokasi hingga 13 kilometer dari titik utama ibadah.
"Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan," ucap Abdul Wachid.
Isu krusial lainnya yang menjadi perhatian adalah progres kesiapan tenda di Arafah yang menunjukkan perbedaan data antara temuan lapangan dan laporan pemerintah. Timwas menerima informasi bahwa persiapan baru menyentuh angka 48 persen, berbanding terbalik dengan klaim Kementerian Haji sebesar 75 persen.
"Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap," tegas Abdul Wachid.
Pengawasan juga akan diperluas pada aspek pelaksanaan dam atau denda haji guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip transparansi bagi seluruh jemaah.
"Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak," tegas Abdul Wachid.
Rombongan pertama yang dipimpin oleh jajaran pimpinan Komisi VIII dijadwalkan segera melakukan inspeksi menyeluruh mencakup layanan katering hingga mitigasi pungutan liar terhadap jemaah lansia.
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan," kata Abdul Wachid.
