Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Timwas Haji DPR) dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi dalam dua tahap mulai Sabtu, 16 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan dan kualitas pelayanan bagi ratusan ribu jemaah asal Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.
Dilansir dari Detikcom, keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR akan berlangsung pada 16 hingga 18 Mei 2026. Sementara itu, rombongan tahap kedua direncanakan berangkat pada 20 sampai 21 Mei 2026 untuk memperkuat pengawasan di Tanah Suci.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa kepulangan tim juga akan dibagi menjadi dua gelombang. Tahap pertama dijadwalkan kembali pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026, sedangkan tahap kedua pada 2 hingga 4 Juni 2026.
Pengawasan tahun ini dianggap krusial karena bertepatan dengan masa transisi organisasi di pemerintahan. Pelaksanaan haji 2026 merupakan tahun pertama yang dikelola oleh instansi baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.
"Kita ingin memastikan 220 ribu jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik dan layak selama berada di Tanah Suci. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara cermat dan terkoordinasi," kata Indra, Sekretaris Jenderal DPR.
Indra menegaskan bahwa dinamika di lapangan memerlukan perhatian ekstra dari para pengawas. Pihak legislatif berkomitmen memantau secara langsung efektivitas kinerja kementerian baru tersebut dalam melayani jemaah.
"Pergerakan jutaan orang di Tanah Suci bukan hal yang mudah. Timwas Hadi DPR bekerja penuh waktu untuk memastikan berbagai persoalan pelayanan jemaah dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik," tandas Indra, Sekretaris Jenderal DPR.
Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini menambahkan bahwa operasional pengawasan ini akan mendapatkan atensi tingkat tinggi. Setiap gelombang keberangkatan tim nantinya dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPR RI.
"Namun, karena kegiatan ini membutuhkan kesiapan yang lebih matang, kami kembali memperkuat kolaborasi dan koordinasi bersama seluruh mitra kerja," kata Suprihartini, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI.
Pihak Sekretariat Jenderal terus mengintensifkan komunikasi dengan otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta guna menjamin kelancaran mobilisasi tim. Fokus utama koordinasi ini mencakup kesiapan teknis dan prosedur keprotokolan lintas sektor.
